SABUROmedia, Jakarta — Menyikapi pernyataan Syamson Yasir Alkatiri selaku Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang meminta mantan Gubernur Maluku dua Periode Brigjen TNI (Purn) Karel Albert Ralahalu, agar jangan provokasi masyarakat Maluku dan dianggap membuat kegaduhan lantaran mantan Gubernur tersebut, berpandangan berbeda bahwa “2024 terpilih pemimpin baru yang bisa pimpin Maluku lebih maju”.

Hal ini memantik aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang juga merupakan mantan Ketua Presidium Sidang Muktamar IMM, Paman Nurlette meminta kepada Syam Yasir Alkatiri, jangan produksi narasi di media yang mempermalukan kapasitas selaku ketua pemuda Muhammadiyah pusat. Selain itu, di harapkan yang bersangkutan harus menjaga marwah dan wibawa organisasi Muhammadiyah.

Lazimnya peran dan sikap aktivis Muhammadiyah cenderung mengkritisi Pemerintah, baik di level Nasional maupun daerah. Agar kebijakan politik hukum yang di jalankan oleh para pemangku kebijakan, harus berjalan sesuai dengan rel-rel hukum yang berlaku. Bukan sebaliknya sebagai aktifis Muhammadiyah berfikir menggunakan logika terbalik, dengan mengkritik balik orang yang mengkritisi kekuasaan, ini aneh tapi nyata, ujarnya.

Sangat miris, sebagai seorang ketua pemuda Muhammadiyah pusat, bukannya menjadi pisau analisis dan corong garda terdepan untuk mengkritisi kekuasaan. Tetapi malahan terkesan ingin dijadikan sebagai pion, dan tumbal politik untuk menyudutkan mantan Gubernur Maluku atas pernyataannya. Apalagi narasi kritik yang di sajikan kurang elok dan tidak etis. Padahal narasi kritik tersebut tidak menjustifikasi Gubernur secara spesifik.

Ironisnya pernyataan Pak Karel Albert Ralahalu diinterpretasikan secara subjektif irasional provokatif, tanpa memahami makna substansi nya.

Maka dengan demikian sebenarnya kritik tersebut, bukan memprovokasi dan tidak menimbulkan kegaduhan. Melainkan yang gaduh dan provokatif itu, cara pandang sempit dan defisit konsepsi oleh para pelayan kekuasaan. Karena ketakutan dengan radius pernyataan Pak Karel, yang akan mengguncang singgasana kekuasaan pada bursa politik 2024 nanti.

Para budak kekuasaan perlu dipahami, bahwa original intens dari pernyataan beliau bukan ditujukan kepada Gubernur secara spesifik, tetapi untuk semua calon baik Gubernur, Bupati/Walikota maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang akan ikut dalam percaturan politik pada bursa 2024 nanti, agar mempunyai Visi dan Missi yang jelas untuk membangun Maluku yang sejahtera, aman, damai, maju bermartabat dan bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia.

Itulah makna substansi yang dimaksud oleh Pak Karel dalam pernyataan tersebut.

Saya sebelum buat tulisan ini, sudah konfirmasikan beliau tentang makna substansi dari pernyataan tersebut. Sehingga beliau menyatakan siapa pun menjadi Pemimpin, harus komitmen secara konsisten politik untuk realisasikan janji-janji politik yang pernah di umbar selama ini. Pemimpin harus memiliki kesadaran etis, moral dan mental spiritual yang baik serta menjadi suri tauladan bagi rakyat nya.

Sangat tidak etis sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah berkomentar dengan narasi seperti ini “sebab itu hanya memperlihatkan sikap Pak Karel yang sangat kekanak-kanakan. Padahal usia Pak Karel tidak pantas lagi untuk mengumbar perbedaan dan ketidaksukaannya di wilayah publik, Pak Karel sebaiknya jangan bersikap seperti anak kecil yang kalau keinginannya tidak dikabulkan orang tuanya, lalu ngambek. Bersikaplah yang layak dan pantas sebagai orang tua yang bijak”

Narasi kritik Syam Yasir Alkatiri di atas, disinyalir silent order dari dapur kekuasaan dan di racik oleh seorang wartawan senior, yang notabenenya berafiliasi dengan media FNN. Oleh karena itu, jangan menjadikan nama Muhammadiyah sebagai perisai demi melindungi kemaksiatan politik penguasa. Sebab siapa pun yang menjadi Gubernur di Maluku pasti bermitra dengan Muhammadiyah, tetapi dalam konteks kemaslahatan umat bukan kepentingan individual.

Sangat keliru pernyataan di atas, di lontarkan untuk mengkritisi fikiran kritis seorang tokoh politik karismatik, yang jujur bicara secara objektif terhadap kekuasaan hari ini. Mestinya yang bersangkutan harus mengkritisi berbagai pelacuran kebijakan politik hukum pemerintah daerah, yang orientasi tidak pro rakyat. Bukan sebaliknya cari sensasi tanpa esensi, dan mencari pencitraan tanpa menjaga citranya.

Jika, Syam Yasir Alkatiri ingin berkomentar sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, silahkan saja itu hak semua orang. Tetapi sajikan kritik yang sejuk, santun, produktif, konstruktif dan positif. Kritik harus di sampaikan secara objektif rasional ilmiah. Bukan produksi narasi dangkal yang kering referensi untuk menghukum fikiran seorang tokoh yang cukup lama menyelam di lautan politik Maluku.

Seyogianya pernyataan Pak Karel Albert Ralahalu sebagai mantan gubernur dua periode, dan juga merupakan ketua tim pemenang Gubernur dan wakil gubernur. Harus di apresiasi karena masih bersuara dan bersikap secara kritis, jujur dan objektif dalam meneropong perjalanan kekuasan saat ini. Sikap beliau yang demikian mengkonfirmasikan masih peduli dan punya perhatian untuk Maluku.

Muncul pertanyaan kemudian adalah Mengapa Syam Yasir Alkatiri tidak mengkritisi aneka janji politik yang suka di obral oleh Gubernur, namun tidak di tunai selama ini ? Mengapa terbungkam ketika banyak pernyataan gubernur Maluku yang mengundang kontradiktif, seperti bilang mahasiswa kaskadu dan mengundang mahasiswa duel berkelahi, sehingga jelas-jelas membuat gaduh dan meresahkan masyarakat.

Sebagai aktivis Muhammadiyah mestinya memahami esensi budaya politik Muhammadiyah, agar tidak asal-asalan buat kontra narasi meskipun kita pahami perilaku politik warga Muhammadiyah sangat majemuk dan dinamis.

Sikap politik warga Muhammadiyah dalam perpolitikan nasiona. Dalam hal ini, Muhammadiyah telah lama menganut politik adiluhung atau sering disebut high politics. Yaitu dalam proses dan cara yang dilakukan untuk menegakkan, dan menumbuhkan sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama.

Bukan sebaliknya sebagai aktivis Muhammadiyah yang masih aktif di salah Ortom Muhammadiyah, terus menggunakan logika terbalik untuk melakukan pola-pola politik praktis, yang sering disebut low politics. Padahal tradisi-tradisi politik demikianlah lebih condong akan pemaknaan yang bersifat praktis, jangka pendek, dan transaksional.

Sikap politik warga Muhammadiyah tidak terlepas dengan etika politik aktivis Muhammadiyah. Persoalan yang dihadapi kader Muhammadiyah di beberapa ortom dewasa ini memang tidaklah mudah. Dalam meneropong iklim dinamika politik kontemporer misalnya, aktivis Muhammadiyah dihadapkan dengan persoalan imoralitas perilaku yang bersetubuh dengan kekuasaan.

Persoalan demikian tentu sangat tidak seirama dengan pandangan etika politik Muhammadiyah yang dipahami oleh para aktivis Muhammadiyah saat ini. Namun, yang menjadi tantangan adalah, mampukah aktivis Muhammadiyah termasuk Syam Yasir Alkatiri terjun dalam rangka nahi munkar mencegah kemungkaran praktik praktik politik yang tidak bermoral, atau membiarkan imoralitas politik terjadi begitu saja.?

Terkait tradisi politik Muhammadiyah. Maka semenjak kelahirannya, Muhammadiyah memang tidak rupawan dengan wajah politik. Sebab itulah, orang di luar Muhammadiyah cukup kesulitan untuk memahami tradisi politik Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tetap menjaga jarak yang sama dengan partai politik dan kekuasaan. Artinya, dalam menghadapi kondisi situasi politik praktis, Muhammadiyah selalu hadir dengan wajah politik adiluhung, tidak memiliki kecenderungan dengan partai politik tertentu. Apalagi menjadi pion politik dari penguasa dan instrumen kekuasan sendiri.

Menurut hemat saya narasi kritik yang di produksi oleh Syam Yasir Alkatiri, justru kontradiktif dengan tujuan dan khittah perjuangan Muhammadiyah itu sendiri.
Sebab Muhammadiyah bersikap dan menempuh kebijakan, terkait iklim dinamika perpolitikan baik di level Nasional maupun daerah berdasarkan pada khittah perjuangan Muhammadiyah yang antara lain.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara maupun daerah, agar tetap berjalan sesuai dengan rel-rel konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik, yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik, dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Oleh karena itu, mestinya Syam Yasir Alkatiri sebelum mengomentari pernyataan Pak Karel Albert Ralahalu, hendak terlebih dahulu memahami makna substansi pernyataan Pak Karel tersebut. Agar tidak asal-asalan produksi kritik yang melunturkan harkat dan martabat Muhammadiyah.

Sebab Pak Karel Albert Rarahalu merupakan pigur pemimpin Maluku yang cerdas, santun, ramah, rendah hati, bersahaja, humanis komunikatif dan merangkul semua elemen masyarakat Maluku dalam kepemimpinannya. Beliau produksi narasi kritik tentunya terukur dan objektif rasional ilmiah. Beliau selama menahkodai bahtera birokrasi pemerintahan Maluku, memiliki prestasi yang membanggakan dan segudang pengalaman yang berlimpah ruah.

Pak Karel Albert Ralahalu pada saat menjadi Gubernur Maluku dua periode, mampu menggenjot pertumbuhan pembangunan di semua sektor tumbuh subur. Pada periode pertama mampu menekan angka kemiskinan Maluku dari 34% menjadi 27%. Kemudian pada periode berikutnya dari angka 27% turun menjadi 19,7 %. Itu artinya kepemimpinan beliau dari setiap periode selama 10 tahun angka kemiskinan di tekan dan turun sangat signifikan.

Jika di bandingkan dengan kepemimpinan saat ini, yang hanya menekankan angka kemiskinan dari 18,12 % pada rezim sebelumnya menjadi 15, 79 %. Maka angka tersebut mengkonfirmasikan tidak signifikan sebagaimana yang di lakukan oleh kepemimpinan Pak Karel Albert Ralahalu selama dua periode. Oleh karena itu, beliau sangat pantas untuk berbicara tentang harapan pemimpin baru.

Sebagai Gubernur dua periode yang pemimpin Maluku selama 10 tahun di tengah daerah ini, di landa dengan konflik komunal saat itu. Sangat pantas untuk berbicara tentang pemerintahan hari ini. Pak Karel memiliki pengalaman birokrasi pemerintahan yang lebih banyak tiga kali lipat dari Gubernur saat ini, maka sangat pantas bicara harapan “2024 harus ada pemimpin baru yang memimpin Maluku yang jauh lebih maju”. (SM)