SABUROmedia, Piru SBB — Anggota DPRD Kabupaten SBB, Eko Budiono menegaskan,  Investasi yang masuk ke Kabupaten SBB seharusnya investasi yang mendatangkan uang seperti investasi tambang, bukan investasi perusahaan bisnis retail yang mendatangkan barang konsumsi.

Pernyataan Budiono itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP ), antara Komisi I dan III DPRD SBB, bersama empat Dinas dan Badan dilingkup Pemda SBB yakni,   Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ( Deperindag & Naker), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ( Dinas PTSP), Dinas Koperasi dan UKM, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( Balitbangda)  serta Aliansi Peduli Ekonomi Masyarakat SBB.

Dalam rapat yang  berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD SBB, Kantor DPRD SBB, Gunung Malintang, Kota Piru,  Pada Rabu, (16/2/2022) tersebut, dibahas  Polemik yang beredar di Masyarakat terkait rencana  masuknya dua bisnis retail berskala Nasional,  yakni Indomaret dan Alfamart di Kabupaten SBB itu.

Meski  Budiono mengungkapkan, belum  bisa memberikan pendapatnya terkait menolak ataupun menerima kedua bisnis retail tersebut, namun Politisi dari Partai PKB ini, juga merasa ganjil dengan perkembangan terkait rencana masuknya  dua bisnis retail tersebut, pasalnya disatu sisi Badan Litbagda Kabupaten SBB baru mau melaksanakan kajian,  tetapi yang terjadi dilapangan sudah dilakukan perekrutan pegawai oleh Perusahaan berskala Nasional tersebut..

Secara gamlang Anggota DPRD SBB itu mengakui, kemajuan arus perkembangan Dunia yakni modernisasi dan globalisasi  tidak dapat dicegah, karena itu kalau  hari Pihak DPRD SBB bisa menyatakan penolakan,  tetapi 5 Tahun kedepan DPRD tidak bisa menolaknya.

“Artinya bisa jadi 5 Tahun kedepan orang China bisa datang berjualan di SBB, di Latu, Luhu, Gemba dan sebagainya, karena itu Pemda SBB semestinya sudah menyiapkan Sumber Daya Manusia ( SDM) ketika ada investasi masuk ke Kabupaten SBB, Kita tidak anti investasi ” jabarnya

Menurut Budiono, dari sisi ekonomi  alasan penolakan Perusahaan Retail Berskala Nasional di Kabupaten SBB adalah tingkat PNB kita masih rendah, bahkan karena rendahnya PNB tersebut maka Pengusaha Lokal  juga belum bisa membayar Karyawan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi ( UMP) .

Selain itu,  menurut Budiono persoalan lainnya  adalah, soal  investasi sosial, dimana untuk  investasi untuk membangun Rumah Ibadah  Donasi dari Pengusaha lokal lebih cepat ketimbang Indomaret dan Alfamart, pasalnya bantuan dari perusahaan retail berskala Nasional itu biasanya lewat proposal yang realisasinya bisa memakan waktu 5- 6 bulan .

Tetapi anggota DPRD SBB ini juga mengingatkan Aliansi Peduli Ekonomi Masyarakat SBB untuk  tidak hanya membawa kepentingan Masyarakat Pengusaha Lokal semata, tetapi juga harus objektif dan juga memperhatikan kepentingan Masyarakat  Konsumen, karena itu UMKM SBB juga harus berbenah dari sisi pelayanan dan harga yang terjangkau serta durasi  waktu buka usaha yang lama, sehingga dapat menjangkau Masyarakat Konsumen setiap saat. (SMNKSBB)