SABUROmedia, Ambon – DPD KNPI Kota Ambon mempertanyakan sikap Richard Louhenapessy yang lebih memilih Agus Ririmasse, mantan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ketimbang Enrico Matitaputty dan Samuel Huwae, yang merupakan produk asli daerah ini.

Hal ini disampaikan Adam Hehanussa, Sekretaris DPD KNPI Kota Ambon kepada SM pada  Selasa sore (12/12/21), dimana menurutnya sebaiknya Walikota Ambon seharusnya menunjukan keberpihakannya kepada Bapak Enrico Matitaputty, anak buahnya yang setia dikantor Pemerintah Kota Ambon, atau Semi Huwae yang juga direkomendasikan KASN beberapa waktu yang lalu.

“ Masyarakat Kota Ambon berharap dalam seleksi kandidat orang ke-3 di Kota Ambon ini dapat memilih sosok yang benar – benar kita kenal dan baik untuk Kota ini, dan tentunya kita semua berharap kepada ASN yang meniti karir di Kota ini yang seharusnya jadi,” ujarnya.

“ Namun ekspektasi kita semua terbantahkan, ini akan menambah jejak rekam Politisi Senior Partai Golkar ini dalam memenangkan pertarungan dalam rangka menyukseskan Sekretaris Kota Ambon pilihannya, yang sempat memanas juga kemarin – kemarin, ” tambahnya.

Adam berharap, semoga pilihan ini memang murni, jangan sampai kedepan kita dengar terindikasi ada berbau KKN, apalagi nepotisme ” harapnya.

Hehanussa menambahkan, “ Kita ketahui bahwa nilai Seleksi Calon dan Penetapan Calon tidak sesuai, bahkan terkesan tidak ada transparansi mengenai kelolosan maupun nilai pada seleksi tersebut. Walikota Ambon bahkan terkesan tidak menghargai SDM Kota Ambon, sikap ini sangat – sangat di sayangkan, bahkan dinilai tidak berkualitas sampai memberikan hak kesulungan kepada orang luar, “ ucapnya dengan nada kecewa.

“ Apakah SDM di Kota Ambon tidak  memadai ? Ataukah SDM di Kota Ambon tidak bisa di ajak kompromi dengan kepentingan Ambon 1 ? tolong hargailah mereka yang berproses selama ini dengan Bapak Walikota maupun Pemerintah Kota selama ini, “ tutupnya.

Dia berharap Walikota kedepan juga bisa konsisten dalam lelang jabatan, dengan membolehkan Sekkot ini dari luar, maka kedepan harus dibuka lelang jabatan terbuka agar basudara muslim yang kurang juga bisa seimbang dalam pimpinan OPD maupun porsi jabatan lainnya di Kota Ambon nantinya, tutupnya (SM)