SABUROmediacom, Liang Malteng – Menjelang suksesi Hena Hetu yang ke-4 pada Bulan November 2021 ini, Guntur G. Rehalat, Mantan Wasekjend DPP HENA HETU ikut memberikan pendapatnya, dimana dia berharap seluruh masyarakat yang ada di wilayah adat Pulau Ambon yakni Jazirah Leihitu yang mencakup Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat berhak menjadi seorang pemimpin, namun harus mampu membuat perubahan yang sangat besar dari pemimpin – pemimpin sebelumnya, ucapnya.

Menurutnya, Pemimpin yang dimaksud tentu harus memenuhi kriteria sesuai aturan mainnya di DPP Hena Hetu. Namun terkait calon Pemimpinnya ini Saya harapkan tidak lahir dari dikotomi dan ego sentrik kewilayahan seperti yang diwacanakan bahwa Ketum kali ini harus kecamatan tertentu sesuai jatahnya karena sebelumnya sudah dipimpin dari kecamatan lainnya, harap mantan Staf KPU SBB ini.

“ Ini sudah tidak relevan lagi, apalagi di dunia organisasi modern saat ini, demokrasi saat ini mendorong kita untuk bermusyawarah sebagai orang basudara bukan mendikitomi antar wilayah dalam sebuah organisasi orang basudara, “ tegas mantan Fungsionaris Hetu Upu Ana ini.

“ Jika saat ini Pemimpinnya harus dari Kecamatan tertentu, buat apa kita bermusyawarah ?, atau boleh bermusyawarah untuk merumuskan Program Kerja maupun lainnya tapi soal siapa Ketua Umumnya di kembalikan kepada Upu Nunu atau Latupati dari Kecamatan tersebut untuk menunjuk Ketua Umumnya,“ komentarnya.

Dia kemudian mencontohkan, Perjanjian Malino  dianggap tidak relevan lagi soal Pemimpin saat ini, karena Pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun benar-benar mempunyai leadership serta mempunyai komitmen kuat untuk membangun Hena Hetu kedepan, ujarnya.

“ Bagi Saya siapapun dia dan darimana asal Kecamatannya harus mempunyai peluang dan kesempatan yang sama, serta dari kalangan apapun semisal Politisi, Birokrasi, Akademisi dan Pengusaha selama memenuhi kriteria dan dia orang adat jazirah maka “bismillah”. Kehidupan berorganisasi saat ini landasannya adalah mempersatukan kita untuk maju bersama sehingga jangan diawali dengan adanya dikitomi jatah – jatahan wilayah tertentu, “ ungkapnya.

Pola pikir seperti ini harus dirubah, idealnya kita memberi edukasi soal kepemimpinan kedepannya dengan mempertimbangkan berbagai macam persoalan yang ada di Jazirah saat ini demi menyambut LIN, DOB dan berbagai program kedepan, harapnya.

Soal figure orang Jazirah mulai dari ujung Negeri Suli hingga ujung Negeri Hatu tidak kekurangan sehingga mari kita selektif untuk itu jangan terkesan kita menutup ruang untuk siapapun dari latar belakang manapun untuk memimpin perkumpulan adat orang basudara ini, tekannya.

Jika kita masih mengedepankan ego kewilayahan maka tidak menutup kemungkinan akan lahir Pemimpin yang tidak bisa menahkodai organisasi ini sesuai harapan kita semua. Sekali lagi jangan terkesan menutup ruang demokrasi dalam menentukan Pemimpin, baiknya kita konsolidasi figure dengan menawarkan visi misinya ke Peserta Mubes, pinta mantan Fungsionaris HMI Cabang Ambon ini.

Karena hingga saat ini, dari yang saya ikuti belum ada satu orang pun Timses menyampaikan visi misi kandidatnya untuk public, yang ada hanya figure ini layak dan ini jatahnya dari Kecamatan tertentu ? Selamat bermusyawah, ucapnya menutup wawancaranya. (SM)