SABUROmedia, DKI Jakarta – Penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan daerah serta perjanjian kerja sama tentang pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan antara enam Pemerintah daerah, di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta (14/9).

Gubernur Provinsi Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs H Murad Ismail termasuk yang diundang untuk ikut menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

” APBD Maluku Tahun 2018 lalu sangat kecil, hanya Rp 2,8 Trilyun. Alokasi dana itu kita bagi di 11 kabupaten dan kota,” Kata Murad Ismail Gubernur Maluku.

Dia menceritakan, ketika dirinya menjabat Gubernur, APBD Maluku, naik sebanyak Rp 3, 8 trilyun. Padahal, luas laut kita sekitar 712.480 kilo meter persegi, luas darat hanya 92, 4 persen, ujarnya.

“ Ini sangat luar biasa, Luas laut kita lebih luas dari Provinsi lain di Indonesia. Padahal, APBD kita hanya dihitung luas daratan, sangat tidak adil,” tegas mantan Dankor Brimob Polri ini.

Turut hadir Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Deputi Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Pimpinan OPD Teknis keenam Provinsi.

Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko., S.IP, Kepala Staf Kepresidenan, yang juga Ketua Umum DPP HKTI ini mengatakan bahwa kesepahaman dan kerjasama sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan dan membudidayakan ikan dan tambak. ” Kerjasama Ke-6 Gubernur ini merupakan implementasi atas Keputusan mendesak bagi kepentingan 6 Provinsi dimaksud yang mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2020,” jelasnya.

Menurutnya, kerjasama ini mencakup seluruh aspek Pemerintahan. “ Setelah ditandatangani MoU-nya hari ini, dilanjutkan dengan penandatanganan sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait perlindungan bagi nelayan di lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan Terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri hingga Kepolisian RI atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun dalam upaya percepatan program prioritas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan, tulisnya di laman Facebooknya.

“ Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di kawasan memang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi dari sisi kewenangan hingga pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur yang tujuannya menjaga kelestarian ekologi sekaligus memberikan distribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi “, tambahnya.

KKP mengajak para pengampu daerah untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dinikmati dalam kurun waktu yang lama, ujarnya.

Saya berharap, semoga yang telah dibangun bersama hari ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian nasional, pungkas Menteri KKP ini. (SM)