SABUROmedia, Malteng : – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) diminta untuk tidak memperhambat proses realisasi bantuan bahan bangunan rumah dan uang tukang bagi masyarakat korban gempa medio september 2019 lalu,.

Hal tersebut disampaikan Guntur Rehalat selaku Warga Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah kepada saburomedia.com, Minggu/02/05/2021 bahwa sudah terhitung 2 tahun sampai saat ini proses droving BBR tersebut kelihatan lambat, dari ribuan penerima BBR tersebut sesuai pemantauan kami dilapangan yang terlayani dalam sehari itu berkisar 10 orang,

“Sampai kapan masalah ini selesai sementara masyarakat menunggu untuk secepatnya merehab rumah mereka.”ucap Guntur kepada saburomedia.com

Dikatakannya bahwa ini bukan persoalan percepatan pemulihan namanya, tetapi ini memperhambat pemulihan. Apalagi yang dilayani saat ini masih katagori sedang dan berat yang ringan menurut informasi dari fasilitator lapangan nanti setelah sudah mencapai 50% sedang dan berat baru dilayani katagori ringannya sampai kapan kami akan menunggu ini.”ujar Guntur

“Ini masalah keadaan fisik bangunan yang sudah tidak lagi utuh yang setiap saat mengancam kenyamanan warga dengan beberapa kali terjadi gempa akhir akhir ini. Jangan sampai katagori ringan dan sedang menjadi berat karna gempa susulan ini.”jelas Rehalat

Dugaan kami ini disengajakan oleh pihak pihak tertentu untuk meraup keuntungan dari keterlambatan ini. Bagaimana tidak, BBR sebagian sudah disalurkan 100% tapi uang tukangnya kelihatan masih dicicil bagaimana mungkin proses pekerjaan mau jalan sedangkan pihak korban harus menyepakati proses pekerjaan dengan tukang termasuk pembayaran upah tukang. Apa harus dicicil juga upah tukangnya..ini aneh bin ajaib namanya.”pungkas Guntur Rehalat

“Dari awal kami minta bantuan itu diuangkan saja, untuk mengantisifasi keterlambatan semua hal seperti ini, tapi ditolak oleh pihak terkait dengan alasan yang tak rasional, jangan sampai uangnya disalah gunakan. Mana mungkin disalah gunakan sementara orang mau membangun dan merehab rumah mereka dan itu sangat penting dari segalanya.”jelasnya

Lanjut Guntur, yang terjadi saat ini malah kami seakan akan dipermainkan dari semua proses permainan ini. Sebagai masyarakat kami minta DPRD baik provinsi maupun kabupaten malteng melihat ini dan kembali meninjau juknis/juklak yang sangat merugikan masyarakat ini untuk ditinjau kembali.”pintanya (*SM-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *