SABUROmedia, Ambon – Isu tentang masuknya Indomaret ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) marak diperbincangkan. Menyikapi informasi tersebut Pemerintah Daerah setempat tegas menolak masuknya salah satu perusahan retailer terbesar di Indonesia ini karena mengancam ekonomi masyarakat di daerah itu.

Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat, Azis Sillouw yang diwawancarai oleh media ini menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui dari beberapa postingan di media sosial.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak pernah mengeluarkan izin usaha terhadap masuknya Indomaret di Kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa ini.

“Saya baru mengetahui informasi ini dari beberapa postingan di media sosial. Semalam setelah acara Safari Ramadhan di Pendopo Bupati Kabupaten SBB, saya sudah mengkonfirmasi langsung ke Bapak Bupati soal ini. Tapi beliau mengatakan tidak pernah mengizinkan perusahan itu masuk ke SBB.” Jelasnya.

Lanjutnya, bila perusahan semacam ini masuk ke Kabupaten SBB akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

“Alasan kenapa Bupati menolak perusahan itu masuk ke Kabupaten SBB karena beliau mengatakan akan sangat berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat. Akan terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian menurut beliau akan mempengaruhi perputaran uang di Kabupaten SBB. Uang akan tersedot keluar daerah bila perusahan ini masuk.” Jelas Azis.

Saat ini Pemda SBB sementara merencanakan pendirian minimarket milik daerah melalui BUMD, PT Saka Mese Nusa Utama dimana salah satu rencana bisnis yang sudah disetujui Kemendagri.

“Justru saat ini kami lagi fokus untuk membangun BUMD untuk memulai usahanya. Salah satu rencana bisnis yang sudah disetujui oleh Kemendagri ya usaha minimarket itu. Supaya belanja daerah dan perputaran uang di daerah tidak lari keluar dari daerah ini. Tentunya minimarket dari BUMD akan lebih berbasis masyarakat dan mendukung ekonomi masyarakat ” Jelasnya.

Mengenai benar tidaknya isu tersebut, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait masuknya Indomaret di Piru tersebut bukan melalui Pemda SBB tetapi pemilik-pemilik lahan yang bersedia melakukan kontrak dengan pihak Indomaret.

“Saya baru juga mendapatkan informasi di Piru bahwa setelah gagal mendapat izin dari Bupati, sepertinya mereka mencari jalan lain dengan menemui pemilik-pemilik lahan di Piru kemudian melakukan kontrak dengan mereka. Jadi, sekali lagi Pemerintah Kabupaten SBB tidak pernah mengizinkan bahkan menolak masuknya Indomaret ke Kabupaten SBB dengan alasan tadi. Itu artinya masuknya Indomaret ke SBB itu ilegal. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menolak perusahan tersebut tidak beroperasi di Kabupaten SBB, ” tutup Azis. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *