SABUROmedia, Piru – Setelah terpilih dalam Musyawarah Daerah(Musda) IV Partai Golkar kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 25 Agustus 2020, kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar SBB masa bakti 2020-2025 dibawa Pimpinan Abdussalam Hehanussa resmi dilantik dan dikukuhkan oleh ketua DPD Golkar Provinsi Maluku, Ramly Ibrahim Umasugi. Pelantikan yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBB, Bupati SBT, sejumlah pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, OKP, LSM, dan pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB, serta fungsionaris DPD I dan II Partai Golkar ini dilaksanakan digedung Hatu Telu Piru, Senin (19/4/2021).

Umasugy dalam sambutannya mengatakan, pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi kebangkitan Partai Golkar untuk menang dalam pemilu.

Olehnya itu, untuk memenangkan pertarungan ini, seluruh kader partai Golkar memiliki peran penting dan strategis dalam memenangkan partai. Maka, setiap kader harus terus mensosialisasikan partai secara masif demi mendongkrak elektabilitas partai itu sendiri.

Sesuai hasil Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pertai Golkar beberapa waktu lalu, telah memberikan tugas khusus kepada seluruh kader partai

” Untuk itu, diharapkan kepada seluruh kader partai agar mensosialisasikan program-program ketua umum kita melalui berbai media yang ada, ” harapnya.

Selain itu, Umasugi menegaskan bahwa jangan jadikan partai Golkar hadir ketika pada momen-momen pemilu saja, tapi Golkar harus hadir di setiap kondisi dalam memberikan kenyamanan dan lelayanan terhadap konstituen. Dengan demikian, dirinya menginginkan partai pimpinannya itu jangan selalu menjadi gerbong, tapi harus menjadi lokomotif penggerak pembangunan bangsa, khususnya di Maluku dan SBB.

Diakhir sambutannya, Umasugi menyinggung soal kondisi Maluku yang masih berada pada level ke 3 daerah termiskin di Indonesia. Untuk itu, dirinya menginginkan adanya perubahan wajah Maluku kedepannya.

” Untuk mewujudkan itu, maka Partai Golkar harus menang pada pemilu 2024 nanti. Dengan demikian, kepemimpinan Maluku harus kita ambil, baik Gubernur maupun wakil gubernur. Semua mungkin saja, sebab kita memiliki infrastruktur partai yang memadai, ” ujarnya.

Menurutnya, apa yang disampaikannya terkait kondisi Maluku yang merupakan daerah penyumbang kemiskinan tersbesar ke 3 di Indonesia setelah Papua dan NTT bukanlah fitnah, tapi hal itu sesuai data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). (SM/JP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *