SABUROmedia, Ambon -Pertrus Fatlolon Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Kepulauwan Tanimbar mendukung penuh terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk survei dan kegiatan Amdal, dalam rangka pengembangan operasional Blok Masela.

Kepada awak media di Ambon, Fatlolon mengatakan, tentunya Kita ketahui bersama bahwa yang mana bpk Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Kepulauwan Tanimbar sebagai lokasi pengembangan seluruh fasilitas LMJ Blok Marsela,yang tepat nya di desa Learmatang kecamatan Tanimbar selatan. “Ucapnya pada hari ini, Sabtu 06/03/2021 dalam Konfrensi PERS.

Maka oleh sebab itu, tidak ada kata tidak, artinya bahwa Pemerintah daerah wajib mengamankan kebijakan pemerintah Pusat termasuk mengamankan kebijakan pemerintah daerah provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku beserta jajarannya.”tutur Pertrus

Lanjut Fatlolon , Oleh karena itu perlu saya Luruskan bahwa ada pemberitaan yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauwan Tanimbar, Bupati Menyatakan keberatan Atas PI 10% itu sungguh tidak benar.

“PI 10%itu adalah merupakan berkat dari TUHAN yang patutut di syukuri, diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Maluku lebih khususnya bagi Masyarakat di kabupaten Kepulauan Tanimbar.”imbuhnya

Kata Fatlolon bahwa kami pemerintah Kabupaten Kepulauwan Tanimbar memohon kepada BPK Gubernur, Agar kiranya PI 10% tersebut dibagi porsinya juga kepada Kabupaten Kepulauwan Tanimbar, sebab sangatlah rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya,

1. Kabupaten Kepulauwan Tanimbar telah di tetapkan sebagai lokasi pembangunan seluruh Fasilitas LMJ Blok Maselah,

2. Kabupaten Kepulauwan Tanimbar merupakan kabupaten Termiskin ke Dua Atau ke tiga di Maluku,

3. Kabupaten Kepulauwan Tanimbar merupakan kepulauan terluar dan berbatasan langsung dengan Australia,

4. Kabupaten Kepulauwan Tanimbar merupakan kabupaten yang terdekat dengan Resortvourd, sumber sumber gas yang ada di blok Marsela.

Dan dengan mempertimbangkan beberapa dampak, yang pertama terhadap dampak lingkungan, dampak sosial , dampak terhadap adat istiadat dan budaya serta dampak ekologi,

“Maka pemerintah Kabupaten Kepulauwan Tanimbar pada tanggal 24 Januari tahun 2020, Tahun lalu kami mengajukan, surat resmi kepada pemerintah provinsi Maluku kepada bpk Gubernur Maluku meminta agar kiranya Arif dan bijaksana bpk gubernur dapat memberikan Porsi PI sebesar 5,6% Dari total PI 10% yang di alokasikan kepada pemerintah propinsi Maluku,”tandas Fatlolon

Kemudian dilanjutkan dengan surat tertanggal 16 Desember 2020, kembali kita mengulangi permohonan yang sama kepada gubernur Maluku untuk meminta bagian dari PI tersebut, jadi tidaklah benar, kalo pemerintah kabupaten kepulauwan Tanimbar menghambat dan menolak PI 10%.

Apalagi menyatakan keberatan, di bagi kepada 11 kabupaten kota lain, di provinsi Maluku,tentang kewenangan pembagian porsi PI kepada kabupaten kota yang lain, itu merupakan kewenangan bpk Gubernur, bukan kewenangan bupati Kabupaten Kepulauwan Tanimbar.

“Saya hanya memperjuangkan, dan memohon kepada pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini kepada bapak Gubernur Maluku, agar kiranya memberikan porsi lebih, kepada kabupaten Kepulauwan Tanimbar, dengan mempertimbangkan 5 dampak tadi, dan itu yang patut saya sampaikan.”harap Bupati

Di kesempatan ini supaya tidak menimbulkan opini yang keliru di tengah tengah masyarakat Maluku, bahwa seolah olah kabupaten kepulauan Tanimbar menghamba tahapan proses PI 10% bagi Provinsi Maluku, lebih khususnya di kabupaten Kepulauwan Tanimbar.”tutupPetrus Fatlolon.(SM-Erol Ox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *