SABUROmedia, – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) desak Pemerintah Pusat segera mengatasi pencemaran Sungai di Kabupaten Malinau, karena telah mencemari sungai terlebih mengakibatkan kelangkaan air masyarakat sekitar.

Desakan ini disampaikannya Mikael Masi Sarwaji, Ketua Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat PP PMKRI menyusul jebolnya kolam penampungan limbah batu bara milik PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Desa Langkap, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Minggu 7/2/21.

“Masyarakat Malinau saat ini sedang kesulitan air bersih akibat sungainya tercemar karena aliran limbah yang jebol masuk ke sungai, kami meminta Pemerintah Pusat segera turun tangan mengatasi keadaan ini” ujar Mikael.

Mikael menegaskan, Pemerintah Daerah saat ini tidak dapat berbuat banyak meski mengetahui kejadian ini karena kebijakan pertambangan telah kembali ke pangkuan Pemerintahan Pusat.

“Perubahan Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah mengubah kebijak pertambangan kembali ke Pemerintah Pusat, sehingga kesengsaraan rakyat Malinau akibat perusahaan tambang saat ini menunggu langkah Pemerintah Pusat” tegas Mikael.

Mikael juga minta Pemerintah Pusat agar bertindak tegas, memberikan sanksi dan hukuman kepada perusahaan karena kejadian ini bukan pertama terjadi terjadi.

“Menurut warga setempat kejadian ini adalah kali ketiga sekaligus yang terparah atas jebolnya kolam penampungan limbah perusahaan, Pemerintah Pusat harus segera memberikan sanksi kepada perusahaan” tutup Mikael.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *