SABUROmedia, Piru – Penjabat Kepala desa (Kades) Lokki, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akan polisikan oknum masyarakat Desa lokki yang telah menjual bantuan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) . Pernyataan ini disampaikan Riry ketika melakukan pemaparan

Program dalam MusrembangDes di Balai Saniri Desa Lokki, Rabu, 9/12/2020.

” Akan kami minta pertanggungjawaban merka yang telah melakukan penjualan aset bantuan tersebut. Jika, oknum tersebut terbukti menjualnya maka, yang bersangkutan akan  diproses hukum, ” tegasnya.

Selain itu, diri juga menegaskan mulai tahun depan dirinya akan meyetarakan seluruh program, baik fisik maupun non fisik antara Desa induk dan Dusun/RT-RW.

” Pembangunan di Desa Lokki harus Berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita hilangkan prinsip Desa induk lebih dan dusun kurang, ” Tandasnya.

Sementara itu, Camat Huamual saat membuka kegiatan MusrembangDes mengatakan, MusrembangDes merupakan kegiatan rutin tahunan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Desa diseluruh Indonesia, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam Desa untuk duduk bersama dan bermusyawarah dalam menetukan program-program prioritas.

Hatala berharap, kegiatan Musrembang tidak sebatas seremonial saja. “Tapi harus menghasilkan program-program bermutu yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain program yang diprioritaskan merupakan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan, ” Harapnya.

Menurutnya, keberhasilan proses pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai apabila ada dukungan penuh daru seluruh masyarakat. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif, sehingga program yang telah dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Dalam Musrembang kali ini, selain membahas program yang telah digodok pada Musyawarah Desa (Musdes), juga dibentuk tim penyusun RKPDes dan utusan perwakilan Desa pada Musrembang tingkat Kecamatan nanti. Yang mana, anggotanya terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Pendamping Desa serta perwakilan dari Dusun-dusun. (SM/JP)