SABUROmedia, Ambon – Soal isu hangat terkait janji Pemerintah Pusat (Pempus) yang akan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) cukup menyita perhatian publik Maluku.

LIN yang dijanjikan Pempus kepada Maluku merupakan hutang yang hampir 10 tahun lebih belum direalisasikan oleh Pempus sejak di masa kepemimpian presiden Susilo Babang Yudhoyono sampai saat ini.

Hal ini yang kemudian di pertegaskan bahwa LIN hanyalah halusinasi berlebihan yang di sampaikan oleh Pempus kepada Pemprov Maluku.

” Bahasa elegannya kata orang maluku Janji Tianggal Janji, Parlente Jalan Terus,” ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon Burhanudin Rumbouw kepada Saburomedia.com Minggu (06/09/2020).

Rumbouw yang juga sarjana Perikanan dan Ilmu Kelautan pada Universitas Pattimura Ambon ini menilai kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Maluku pada tanggal 30 Agustus s.d 01 September 2020 kelihatannya tidak serius untuk memperjuangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, banyak kegiatan-kegiatan euforia yang di pertunjukan yang tidak subtansi.

” Semestinya kedatangan Menteri Perikanan dan Kelutan di Maluku untuk meninjau lokasi dan kesiapan pemprov terkait LIN merupakan momen yang berharga, namun harapan itu tidak selaras dengan keinginan masyarakat Maluku, ” ungkap Rumbouw.

Kata Rumbouw mestinya lewat gubernur dan wakil gubernur Maluku selaku pimpinan tertinggi di daerah dan 11 kabupaten/kota yang Ada di bawah provinsi maluku harus Dilibatkan Untuk memperjuangkan Maluku sebagai LIN, seharusnya di Masa kepeminpinan Gubernur Dan wakil Gubernur Maluku yang suda menjelang dua tahun, harus melakukan Langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif untuk memperjuangkan nasib rakyat maluku dari sektor kelautan dan perikanan demi kesejahteraan bersama.

Momentum kedatangan Menteri KKP di maluku selama 3 hari merupakan waktu yang sangat efektif, idealnya lewat pemerintah provinsi seharusnya mengundangan kepala-kepala daerah di 11 kabupaten/kota yang ada di maluku dan semua stakrholder terkait harus di libatkan untuk membuka ruang diskusi public dengan Menteri KKP secarah terbuka untuk merumuskan satu metode yang lebih kongkrit dan nyata untuk memperjuangkan LIN di provinsi maluku yang di kenal sebagai daerah kepulauwan yang memiliki 1.340 pulau dengan SDA yang melimpah. Namun hal demikian sangat miris, tidak ada keterbukaan dan komunikasi yang baik secara lokal maupun nasional oleh pemprov maluku, setidaknya demi memperjuangkan maluku sebagai LIN di tengah-tengah pendemi covid 19, partisipasi semua elemen sangat penting, agar rakyat juga merasa terlibat dalam memperjuangkan kepentingan maluku secara kolektif.

Salah satu hambatan maluku di tetapkan sebagia Lumbung Ikan Nasional adalah soal komunikasi kata Menteri KKP saat berkunjung ke ambon 30 agustus 2020, pertanyaan adalah apakah selamat ini pemprov maluku tidak mambangun komunikasi baik dengan pempus Untuk memperjuangkan LIN di maluku atau kah pemerintah pusat yang selamat ini tidak menggubris keresahan Rakyat maluku, mungkin kah LIN hanyalah skenario yang di mainkan oleh orang-orang tertentu Untuk kepentingan kelompok, entahlah siapakah yang patut di pertanyakan dan di selahkan.

Rumbouw menilai Tipekal kepemimpinan pemprov sekarang dari sisi komunikasi dan keterbukaan sangat memperhatinkan, maka jangan heran ketika akhir-akhir ini banyak terjadinya masalah yang di hadapi pemprov maluku dan gerakan-gerakan demonstran terjadi dimana-mana akibat keresahan dan ketidak kepercayaan masyarakat terhadap pemprov maluku, Hal ini menunjukan masa kepemimpinan Gubernur dan wakil gubernur saat ini dengan kepeminpinan gubernur Karel Albert Ralahalu dan Ir. H. Said Assagaf dari sisi komunikasi dan keterbukaan sangat bedah jauh, ketika saya mambangun komunikasi dan berdiskusi dengan mahasiswa bahkan masyarakat banyak keresahan dan kekecewan yang di sampaikan terhadap tipekal kepeminpinan pemprov maluku saat ini.

Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan yang terdapat 1.340 jumlah pulau dengan persentase Lautan mencapai 92,4 % dan Daratan 7,6 %. Potensi Sumberdaya Ikan di Maluku mencapai 3 juta ton lebih/ tahun yang berada pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura. dengan melihat kondisi karakteristik yang ada pastinya Maluku harus dibangun dari Laut dan Sektor Kelautan dan perikanan kiranya menjadi Leading sektor pembangunan maluku masa depan.

Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan Dimana Potensi perikanan tangkap di Maluku diperkirakan mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional. Kata Menteri Edhy Prabowo.

Burhanudin Rumbouw mengharapkan semoga niat baik Pak Menteri Edhy Prabowo ini bukan hanya sekedar janji yang sekian kalinya, melaingkan harus Di sakapi secara baik oleh pemprov maluku untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) maluku Untuk pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan Dari sector perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan demi menjawab kemeskinan di maluku.
Hal ini menjadi tanggung jawab pemprov maluku untuk mambangun komunikasi persuasif di semua elemen masyarakat maluku untuk mendukun program pemerintah baik secara lokal maupun nasional.(**)