SABUROmedia, Buton – 6 Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Geruduk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) soal Penyaluran Beasiswa Cerdas Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Puluhan masa aksi yang tergabung dalam, Aspirasi Masyarakat Daerah (ARMADA) Buton Action, Pica Kepton, Lembaga Pemerhati Pendidikan, Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Dongkala dan Kondowa, Anarkis Kepton, serta Persatuan Pemuda dan Pelajar Sampuabalo menyambangi Perkantoran Takawa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton.
Masa aksi menuding Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Buton di duga melakukan tindakan Nepotisme dan tidak transparansi terkait anggaran Beasiswa Cerdas kategori Beasiswa Pariwisata, Kedokteran Spesialis dan Umum serta beasiswa mahasiswa umum yang dikucurkan dari anggaran APBD.
Ikhsan, Ketua Armada Buton Action mengungkapkan bahwa penyaluran Beasiswa Kedokteran dan Beasiswa Umum dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, kata dia, Beasiswa cerdas tersebut di ketahui, disalurkan kepada Keluarga yang mempunyai Jabatan Publik di Pemda Buton serta mahasiswa diluar kabupaten buton.
“Seharusnya, beasiswa cerdas itu di berikan kepada warga masyarakat buton, yang tergolong tidak mampu dan memenuhi persyaratan. Bukan diluar dari pada warga buton”. Tutur Ikhsan pada awak media.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikam dan Kebudayaan, Harmin Zamilu, menjelaskan bahwa program beasiswa Buton Cerdas berjalan sejak tahun 2018. Lanjut Harmin, ada 3 program yaitu, program keparawisataan yang ada di Batam, Program Kesehatan yaitu Dokter spesialis dan dokter umum.
“Dokter spesialis itu adalah memang sudah pegawai negeri di buton ini, karena pertimbangan daerah bahwa kita kurang dokter spesialis maka ada inisiatif untuk menyekolahkan mereka”. Ucap Harmin.
Ia juga menjelaskan, kata dia, di fakultas kedokteran umum yang menjadi sorotan masa aksi, di tahun 2018 terdapat satu orang penerima beasiswa. Ditahun 2019 ditambah 3 orang, maka total menjadi 4 orang.
Lanjutnya, Pada tahun 2020, Dinas pendidikan dan kebudayaan membuka program baru yaitu program beasiswa mahasiswa umum. Namum program ini belum direalisasikan, pasalnya kata dia, Belum ada peraturan bupati (Perbub) sebagai payung hukum dari program tersebut.
“Ada 13 orang yang di persiapkan sebagai penerima beasiswa mahasiswa umum”. Katanya.
Ia juga mengakui tudingan masa aksi bahwa salah satu penerima beasiswa merupakan anaknya sendiri. Namun ia tidak menyebutkan kategori beasiswanya.
“Kalau itu tidak perlu lagi kita sembunyi, tanpa saya jawab saja itu kalian sdah tau bahwa itu memang benar, tapi didalam proposal itu syarat-syaratnya terpenuhi, tidak dipaksakan, nilainya memenuhi syarat, kemudian dia sudah menyetujui untuk mengabdi di kabupaten buton”. Tutur harmin pada awak media usai menemui masa aksi.
Kemudian, DPRD Kabupaten Buton, Ketua Komisi II, Hanafi mengungkapan, Bahwa ia telah mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan masa aksi. DPRD Kabupaten Buton melalui Komisi II akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menelusuri terkait polemik beasiswa buton cerdas. “Soal ini DPRD Kab. Buton sudah sering memperingati disetiap rapat kerja. Hari ini sudah menjadi pembahasan di masyarakat maka kami akan dorong permasalahan ini di unsur pimpinan dan akan membentuk pansus untuk melahirkan kesimpulan yang berpihak pada masyarakat dan daerah”. Pungkasnya. (SM)