SABUROmedia, Ambon – Pemerintah kota Ambon dinilai tidak bekerja dalam penanganan penyebaran pademi covid-19. Hal ini dilihat dari banyaknya warga terdampak covid-19 mengeluh lantaran tak mendapat bantuan pemerintah.

Selain itu pemkot Ambon juga dianggap tidak jelas dalam menerapkan kebijakan regulasi yang diberlakukan hingga memicu polemic yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

“ Sepertinya pemerintah tidak bekerja dalam menagani covid 19 di Kota Ambon,”demikian hal ini disampaikan Ketua Sinode GPM Maluku, saat ditemui awak media di kantor Gubernur Maluku akhir pekan kemarin.

Pemkot Ambon dihimbau agar dalam upaya penanganan covid-19 ini harus memiliki konsep yang jelas bukan sekedar menukar-menukar regulasi, toh tetap saja kasus pasien terkonfirmasi covid 19 terus saja meningkat, “ Masyarakat ini butuh bantuan serta panduan,”jelasnya.

Pemerintah  Kota Ambon juga diminta untuk mengendalikan aktifitas masyarakat public, sebab Langkah ini menurutnya sudah dilakukan oleh pemuka agama di Maluku dengan  mengendalikan aktifitas umat beragama,  “ Karna itu rumah-rumah ibadah tidak menjadi titik penyebaran, yang ada itu areal publik yang di kendalikan Pemerintah Kota,”pintanya.

Lanjutnya selain menerapkan kebijakan regulasi, Pemkot Ambon perlu juga memperhatikan hal penting terkait ketahanan  ekonomi masyarakat, “ ini penting yang harus di jaga, karna kalo masyarakat lapar pasti mereka akan  ribut,”bebernya.

Dikatakannya dengan jumlah penduduk kota Ambon yang hanya 400.000 tidak bisa di atur dalam satu daratan ini, diakuinya sementara tokoh agama sudah bekerja maksimal membantu pemerintah.  

“ Sekali lagi saya himbaukan untuk pemerintah bisa mengendalikan aktifitas publik. Kami berdoa supaya pemerintah bisa menagani ini semua dengan baik, jika kasusnya terus naik berarti kita tidak bekerja, “ tutup Ketua sinode GPM. (SM)