SABUROmedia, Piru – Covid-19 tak hanya berdampak pada dunia Kesehatan, imbas virus asal Wuhan ini juga mengakibatkan perekonomian lesu darah. Hal ini disebabkan adanya himbauan masyarakat untuk tetap berdiam dirumah.

Kondisi ini cukup dirasakan sulit bagi warga terdampak, terutama mereka yang berprofesi sebagai pekerja buruh harian lepas, tukang ojek ,sopir, pedagang asongan ,karyawan swasta, Petani dan Nelayan.

Kondisi ini merambah keseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, dimana dampak covid19 berimbas pada aktifitas perekonomian warga di daerah bertajuk Saka Mese Nusa itu.

Ditemui Saburomedia.com di Piru, Jumat, (15/6/2020) Sekretaris DPC  PDIP SBB, Ferry Kasale S.Pd mengatakan meskipun Pemkab SBB memberikan bantuan sosial berupa sembako dan  nantinya juga berupa uang tunai untuk meringankan beban hidup beberapa bulan kedepan, namun bantuan itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang sesungguhnya.

Menurut Pantauan Kasale dilapangan, hingga saat ini penyaluran sebagian  bantuan- bantuan tersebut belum dapat terlaksana akibat harus melalui mekanisme normatif, mulai dari validasi data penerima, pengusulan dokumen perubahan anggaran disetiap tingkatan sehingga harus melalu tahapan- tahapan yang panjang barulah Anggaran- anggaran tersebut dapat direalisasikan.

Tentunya dengan prosedur yang cukup menyita waktu ini, dapat menimbulkan pendapat yang beragam di Masyarakat, karena Masyarakat harus menahan penderitaan karena menunggu proses selesai, dilain sisi, Pemberi bantuan juga  harus betul- betul valid dalam melakukan pendataan penerima  bantuan, agar tidak terjadi masalah  baru akibat pemberian bantuan yang salah sasaran dikemudian hari.

Menurut Kasale, berbagai persoalan yang berpotensi akan memunculkan masalah dikemudian hari ini, sudah semestinya dikelola dengan benar oleh Pemkab SBB, salah satu solusinya adalah upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan stok pangan lokal lewat pemberdayaan para petani lokal.

” Anggaran Alokasi Pemerintah Daerah yang menyentuh angka yang fantastis, yakni Rp. 50 Milyar  itu, selain untuk BLT juga harus difokuskan pada penyediaan stok pangan lokal” anjurnya.

Menurut Kasale, penyediaan stok pangan lokal sangat urgen mengingat hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan Pandemi Corona ini akan berakhir, sementara secara Nasional, Pempus juga belum bisa memastikan  stok pangan Nasional dapat bertahan hingga berapa lama.

Karena itu, Pemerintah Daerah sebaiknya konsen mendorong para petani lokal kita untuk menyiapkan lahan pertanian bagi penyediaan  kebutuhan pangan lokal yang  tepat bagi Masyarakat SBB, untuk itu Pemda harus melakukan identifikasi penyediaan bibit dan anakan  yang tepat bagi pola konsumsi Masyarakat SBB.

” Artinya Pemda sudah sangat siap dari Aspek ketersediaan pangan ketika dihapakan pada kondisi krisis pangan seperti ini, selain itu ada pemberdayaan bagi para Petani” jelas Kasale.

Secara kritis Kasale menyoroti, pola pemberian bantuan sosial tidak bisa dijadikan sebagai solusi,  karena cara ini hanya akan membat Masyarakat hidup bergantung pada pemberian yang secara kuantitas  jumlah bantuannya tidak cukup.

Karena itu,  Masyarakat harus  diberdayakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengoptimalkan Masyarakat Petani, untuk menggarap tanaman pangan lokal kita, yang pastinya akan sangat membantu dan Masyarakat juga akan  tetap diberdayakan.(NK)