SABUROmedia, Ambon – Anggota komisi 1 dprd maluku tengah Arman Mualo ST meminta pemda mengantisipasi kendala – kendala yang di alami posko-posko penangan covid 19 di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Dalam tugas pengawasan yang telah dilakukan dprd kabupaten maluku tengah terhadap posko-posko penanganan covid19 di kabupaten maluku tengah beberapa waktu lalu ada beberapa hal yang menjadi sorotoan DPRD kabupaten Maluku tengah.

Pertama: petugas yang melaksanakan tugas jaga di posko-posko penanganan covid19 yang bertempat di pintu-pintu masuk ke kabupaten maluku tengah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap orang yang melakukan perjalanan ke desa atau kecamatan di maluku tengah sehingga bisa dideteksi dan diidentifikasi apakah mereka adalah orang-orang yang berasal dari zona merah covid19 untuk segera bisa di karantina

Kedua: untuk pemerintah kecamatan, forkopimda, dinas kesehatan, TNI-Polri,  puskesmas dan semua pihak yang terlibat dalam posko covid 19 untuk melakukan pengawasan dengan ketat mengingat dalam memasuki bulan ramadhan, terjadi lonjakan besar arus mudik dari berbagai daerah sehingga harus diidentifikasi dengan tepat, kemudian tempat karantina bagi ODP yang telah disediakan untuk lebih diperhatikan kelayakannya seperti kebutuhan air bersih, sanitasi dan sebagainya sehingga dalam pelaksanaan karantina bagi ODP ini tidak memunculkan masalah baru, misalnya masalah kesehatan kepada ODP yang ada dalam masa karantina, dan bagi masyarakat yabg sedabg menjalankan karantina untuk di minta bersabar karena ini adalah upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid 19

Ketiga: anggaran untuk penanganan covid19 untuk segera dikucurkan oleh pemerintah daerah kabupaten maluku tengah, mengingat beberapa waktu lalu dprd maluku tengah telah melakukan RDP bersama tim gugus tugas penanganan covid19 kabupaten maluku tengah yang juga dihadiri oleh beberapa dinas terkait meliputi BPBD, Dinas kesehatan dan Sekda. Dalam RDP kami bersepakat untuk mengalokasikan beberapa sumber anggaran dalam proses penanganan covid19 diantaranya dengan mengeluarkan dana tak terduga yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten maluku tengah dan beberapa dan lain yang diantisipasi misalnya dan operasional kecamatan dan pemangkasan 10% dari ADD milik desa yang itu bisa diperuntukan melalui program padat karya Tunai tingkat desa kemudian BLT yang akan diberikan kepada masyarakat pada masa covid 19 ini. olehnya itu dengan sistim pencairan DD/ADD Yang mengalami perubahan dimana sebelumnya anggaran di cairak dari rekening nasional ke rekening daerah kini anggaran tersebut dapat di cairkan langsung dari rekening nasional ke rekening desa, namun ketika desa melakukan pencairan perlu adanya rekomendasi dari Bupati kepada KPPN.

Pernyataan ini disampaikan Arman Mualo ST yang merupakan Aleg kabupaten Maluku Tengah dari fraksi PKS kepada Saburomedia.com via Whatsapp Kamis (23/04/2020).

Masalah teknis ini harus bisa segera dipercepat oleh bapak bupati maluku tengah untuk segera memberikan rekomendasi kepada KPPN bagi desa yang ingin mencairkan ADDnya, khususnya bagi desa yang telah memposting APBdes di Siskeudes (sistim keuangan desa) sehingga teknis pencairan seperti Ini tidak dipersulit oleh birokrasi. Tegas Arman Selaku Putra Asli Maluku Tengah

terkait dengan Anggaran untuk posko penanganan covid 19  menurutnya ini merupakan masukan bagi dprd kabupaten maluku tengah ketika melaksanakan tugas pengawasan dirinya mendapati beberapa masalah terkait operasional di posko tugas covid 19.

‘kami juaga meminta kepada pemda untuk segera mengantisipasi ini sehingga petugas-petugas yang bertugas diposko untuk bisa lebih eksis melaksanakan tugasnya, jangan sampai kekurangan-kekurangan anggaran inu dapat menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap pintu masuk dimaluku tengah,” tambah Aleg asal PKS ini. olehnya itu ini menjadi kritik Tegas terhadap Pemda Kabupatrn Maluku tengah Khususnya Tim gugus tugas Covid19 kabupaten maluku tengah.(SM)