SABUROmedia, Jakarta – Penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia diprediksi akan tuntas hingga akhir tahun 2020. Hal ini akibat banyak kendala substantif dan teknis yang belum terpenuhi dalam penanganan pencegahan pandemik Covid-19 di Indonesia.

Jumlah pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia pada Jumat (24/4) mencapai 8.211 orang. Dari jumlah itu pasien 689 orang meninggal dunia dan 1.002 orang dinyatakan telah sembuh.

Kian hari semakin bertambah besar penderita Covid-19 di Indonesia. Meski sisi lain pasien sembuh pun sudah merangkak bertambah naik. 

Apa yang menjadi persoalan penanganan pencegahan pandemik Covid-19 di Indonesia bisa berlarut-larut. Hal tersebut menjadi topik bahasan diskusi online Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) pada Jumat malam (24/4/2020). 

Hadir dalam diskusi OL tersebut Hery Susanto (Ketua KORNAS MP BPJS), Indra Jaya Piliang (Pengamat Sosial), Erwin Al Jakartati (Wadankonas Menwa-FKDM DKI Jakarta), Khusnul Imanuddin (Ketua KORWIL MP BPJS Jateng-DIY), dan Aris (Korwil MP BPJS Jatim).

Topik diskusi OL yakni Penanganan Pencegahan Covid-19 Tersendat Revisi dan Refocusing APBN-APBD.

Mengawali diskusi Hery Susanto mengangkat problem konstitusi dalam penanganan pandemik Covid-19, dimana pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, muncul pemberitaan media dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menagih sejumlah janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan rencana pemerintah memperluas tes massal Covid-19 hingga pengadaan obat Corona yang tak kunjung tiba.

Bagaimana realisasinya? Mau mendatangkan 2 juta tablet Avigan (obat corona), sampai hari ini juga belum ada barangnya, pemeriksaan spesimen Covid-19. Minimal tes massal untuk 1,5 juta spesimen sehingga memperoleh peta utuh persebaran Covid-19. Jumlah tersebut sekitar 0,6 persen dari total 267 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah membutuhkan tambahan mesin tes PCR sebanyak 24 unit, reagen PCR sebanyak 300 ribu unit, mesin tes cepat molekuler (TCM) 1.500 unit, catridge TCM sebanyak 1,1 juta dan viral transport media sebanyak 37,5 juta unit untuk memperluas tes menjadi 1,5 juta spesimen.

Indra Jaya Piliang mengatakan saat ini penanganan kesehatan pasien Covid-19 paling utama adalah belum ditemukan vaksin Covid-19 untuk diujicoba di Indonesia, soal obat Covid-19 itu hal yang berbeda lagi.

“Nampaknya butuh waktu entah berapa lama untuk bisa temukan vaksin Covid-19, solusinya tidak sekedar obatnya saja,” kata Indra.

Indra mengatakan selain itu juga di Indonesia penanganan kesehatan pasien Covid-19 masih  tersendat ketiadaan dukungan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk penanganan pandemik Covid-19. Hal ini karena APBN dan APBD yang sekarang berjalan merupakan hasil pembahasan pada situasi sebelum maraknya pandemik Covid-19.

“Jadi secara teknis penanganan kesehatan pasien Covid-19 ini belum didukung oleh APBN dan APBD di seluruh Indonesia terutama di wilayah PSBB, karenanya penanganannya masih tersendat hingga sekarang, kalau bansos via sembako maupun bantuan kartu pra kerja kan jalurnya anggaran nya sudah masuk APBN,” katanya.

Menurut Indra Jaya Piliang realisasi kegiatan yang berjalan sekarang terkait penanganan kesehatan pasien Covid-19 ini diperoleh dari bantuan berbagai pihak baik BUMN, BUMS dan perorangan dengan penugasan via satgas penanganan pencegahan Covid-19 BNPB.

Terkait revisi, realokasi dan refocusing anggaran APBN dan APBD akan tuntas pada pertengahan tahun 2020 sekitar Juni Juli, makanya penanganan kesehatan pasien Covid-19 saat ini belum maksimal karena harus menunggu pembahasan revisi APBN dan APBD yang disesuaikan dengan pandemik Covid-19. Karena itu penanganan Covid-19 di Indonesia kita prediksi baru tuntas hingga akhir tahun ini.

“Butuh waktu lama untuk penanganan Covid-19 hingga tuntas jika melihat dari pola pendekatan skema budgeting pembahasan perubahan APBN dan APBD tahun ini,” kata Indra.

Indra mengatakan saat ini pemerintah belum bisa maksimalisasi program penanganan kesehatan pasien Covid-19 karena belum ada alokasi dana yang bisa digelontorkan dari APBN dan APBD sesuai kebutuhan riil atasi penanganan kesehatan di tengah pademik Covid-19.

Pada akhirnya serangkaian usulan perbaikan dari tim medis terkait penanganan kesehatan pasien Covid-19 belum bisa terselesaikan sebelum ketok palu Pemerintah dan DPR terkait APBN maupun Pemda dengan DPRD pada pertengahan tahun ini.  “Jadi kita harus bersiap-siap dengan PSBB dan Corona sampai bisa sampai dengan akhir tahun 2020,” katanya.

Erwin Al Jakartati selaku Relawan Cegah Covid-19 dari Resimen Mahasiswa (Menwa) mengakui bahwa masyarakat masih belum memahami betul bahaya pandemik Covid-19. “Problem yang dirasakan banyak warga mayoritas soal sosial ekonomi. Jika penanganan Covid-19 ini berlarut-larut dampaknya akan melebar ke masalah ekonomi yang bisa melampaui isu pandemik Covid-19 itu sendiri,” katanya.

Pihaknya mengatakan hingga saat ini terus bergerak di lapangan melakukan bakti sosial dengan berbagi sembako, sanitizer, masker, penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga hingga sosialisasi dan edukasi bahaya Covid-19.

“Kami terus bergerak, entah sampai kapan pandemik Covid-19 ini berakhir, seluruh tenaga akan kami sumbangkan tentunya berkat bantuan dana maupun moril partisipasi dari pemerintah, BUMN, BUMS dan dermawan yang peduli dampak Covid-19,” kata Erwin.

Senada dengan Erwin, Khusnul Imanudin dan Aris masing-masing aktif di Kudus Jawa Tengah dan Nganjuk Jawa Timur, meski di daerahnya belum menerapkan PSBB, namun dampak pandemik Covid-19 sudah sangat terasa hingga ke daerah terutama masalah sosial ekonomi yang melanda seluruh masyarakat dari kota sampai pedesaan.(**)