SABUROmedia, Ambon – Disaat Pemerintah Pusat gencar – gencar melakukan berbagai program bagi dunia usaha, khususnya bagaimana memberikan stimulan dan insentif agar para pelaku usaha UMKM ditengah pandemic covid-19 bisa tetap bertahan, Pemerintah Kota Ambon malah mengeluarkan kebijakan penggusuran para pedagang di Pasar Mardika.
“ Saat ini, katong harus tetap bajual, untuk melanjutkan hidup, sio katong bukan orang gajian, PNS atau anggota DPRD, namun disaat ini juga susah, katong baru terima Surat dari Pemkot hari ini, dan dalam 2 hari sudah mau dibongkat Pol PP. Kemudian diarahkan untuk membayar DP Rp. 3.000.000,- biar dapat lapak darurat di Terminal Transit Passo, katong belum tau ada uang kaseng, ada pembeli disana kaseng ? Sementara kebutuhan meningkat, anak – anak mau masuk sekolah, belum lagi mau ramadhan dan Hari Raya, keluh Darmin, salah seorang pedagang “
Sementara itu, Arsando Rupilu, Ketua Bidang Infokom HMI Cab Ambon, meminta Pemerintah Kota Ambon untuk menunda dahulu kebijakan ini, orang mau menghadapi Bulan Suci Ramadhan 1441H dan Idul Fitri, kebutuhan meningkat, disaat inilah orang ingin mendapatkan lebih, harusnya kebijakan ini dibicarakan bersama, bukan diputuskan sepihak. Harusnya ada empati, setiap pedagang disini semua telah mempunyai Kartu Pedagang yang dikeluarkan Pemkot Ambon, dan mereka bayar juga untuk mendapatkan kartu ini, belum lagi setiap bulan juga mereka wajib setor retribusi bulanan, yang awalnya dikelola Dishub Kota Ambon, dan setelah di ambil alih Dinas INDAG naik 2 kali lipat, tapi pedagang tidak mengeluh. Hasil pertemuan terakhir sekitar bulan Februari 2020 di Cafe Robot bersama Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon dan salah seorang anggota DPRD Kota Ambon telah ada kesepakatan, jadi harus dipertimbangkan, ini menyangkut kemanusiaan.
HMI Cab Ambon akan melakukan advocacy dan pendampingan terhadap kebijakan tidak populis ini. Harusnya Pemerintah Kota Ambon focus dalam penanganan ini wabah virus Covid-19, dan berpikir strategi kedepan pasca wabah virus covid-19 ini. Kita berharap ada perhatian Pemerintah terhadap dunia usaha, melihat kondisi hari ini, jangan lagi membuat kebijakan bola liar, saat ini butuh kerjasama semua pihak, baik secara moral maupun materil, ucapnya. Dan kita siap berkoordinasi ke Tim Saber Pungli maupun aparat penegak hukum lainnya atas pungutan yang ada selama ini, apakah legal dan masuk ke kas APBD atau tidak selama ini, tegasnya.
Sementara La Gonca, tokoh PSMB, yang juga mempunyai lapak berharap Pemerintah tidak bisa mengatur hanya dibelakang meja saja, tapi di ajak berdialog, sehingga kepentingan semua pihak terakomodir. Jangan hanya momentum Politik saja berjanji, tapi setelah selesai, meninggalkan kami sendiri, bahkan berkomunikasi saja susah, kesalnya.
” Kami berharap, setiap pedagang disini ada tokoh atau kelompoknya, diajak bicara dan duduk bersama, kita semua siap mendukung kebijakan Pemerintah, tapi bukan tangan besi seperti ini, apalagi ada pungutan – pungutan yang sudah ditentukan nilainya, harusnya dibicarakan bersama, agar kita semua siap mendukung,” tutur beliau.(SM)