SABUROmedia, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Terbatas Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan membahas terkait kesiapan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karpan Ambon, Senin (06/04/2020).

Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku melalui Juru Bicaranya, Anos Yermias., S.Sos menyampaikan sikap Fraksi terkait perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Maluku. Dimana tingkat kasus suspec covid-19 demikian cepat, mematikan dan mengkhawatirkan kita semua. Hal ini tentunya sangat berdampak serius terhadap  seluruh  sendi  kehidupan  sosial, keagamaan, ekonomi,  kesehatan,  lingkungan  hingga stabilitas  nasional,  bahwa  wabah  Covid-19 betul – betul telah  mengancam keberlanjutan  hidup  umat  manusia.

Melihat itu, Fraksi Golkar DPRD Maluku meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk lebih serius, focus dan terkoordinasi dengan baik antar OPD maupun Pemkab/ Pemkot Se-Maluku dalam melakukan sinkronisasi program melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku nantinya.

 “ Kita bersyukur, memiliki Gubernur yang mantan Jenderal, Pimpinan Pasukan Khusus di Polri dahulu, saya yakin beliau mampu meracik strategi untuk memimpin kita semua memenangkan peperangan melawan covid-19 ini, canda beliau, yang juga Pengurus PB PODSI Maluku ini “.

Anos Yermias juga menyampaikan salam dari kader Partai Golkar Se-Maluku, ucapan terima kasih kepada para Petugas garda terdepan bersama keluarga mereka, yakni aparat TNI/ Polri maupun para tenaga medis dari semua tingkatan, yang telah berjasa bagi kita semua, dalam menjaga, melindungi dan ikut terlibat aktif mensosialisasikan berbagai informasi Covid-19 diseluruh wilayah Maluku.

“ Kami berharap dan menitipkan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota nanti agar mereka ini diberikan reward dan insentif, dan untuk saat ini kiranya bisa kita maksimalkan fasilitas yang bisa diberikan, untuk mendukung mereka dalam menjalankan tugas mulianya ini,” harapnya.

Ketua Komisi III DPRD Maluku ini juga mendorong agar Pemerintah Daerah Maluku melalui instansi teknis agar secepatnya melakukan kajian dan konsultasi prosedural agar dapat segera mengusulkan PSBB  (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi Maluku.

Dimana kita ketahui, DKI Jakarta telah mengusulkan daerah PSBB dan menjadi Provinsi pertama yang diterima oleh Menteri Kesehatan RI.

Hal ini mengingat, berbagai permasalahan yang muncul ditempat – tempat karantina, seperti LPMP, yang tidak terjaga dengan baik, dengan dukungan infrastruktur yang minim, dimana tidak  maksimal  dalam  melakukan  fungsi-fungsi  kekarantinaan menurut penilaian kami.

Disamping itu, Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melakukan pemantauan, mengontrol mekanisme isolasi  mandiri yang diterapkan, khususnya bagi individu yang baru datang ke Maluku  dari  daerah-daerah merah pandemic  Covid-19, ucap beliau.

Fraksi Golkar juga meminta Bapak Gubernur Maluku untuk memastikan  dukungan  fiskal  serta sinkronisasi terhadap  masa penanganan  dan pasca Pandemic Covid-19, oleh karena itu Fraksi Golkar juga mendorong untuk dapat segera mengajukan APBD Perubahan  2020  lebih  awal.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menyediakan ketersediaan anggaran  yang  diperlukan, secara sistematis,  menyeluruh  dan  lintas  sektor, terutama dalam mengatasi multiplier effect-nya terhadap perekonomian masyarakat dan daerah kedepannya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan kemampuan Management Crisis, SOP deteksi dini sesuai aturan WHO dalam memantau penyebaran virus, terutama pada pintu-pintu masuk daerah, seperti Bandara dan Dermaga/ Pelabuhan maupun segera harus mengambil langkah antisipasi dan mitigasi covid-19 ini agar terukur berbagai program yang dilakukan nantinya, hal ini termasuk Buffer Stok APD dan obat-obatan dasar yang diperlukan. Kedepan kita berharap data Suspec Covid-19 juga bisa real time dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat kita, tegas beliau.

Beliau juga mengingatkan, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk memastikan stok Sembako kita, khususnya di masa Pandemic Covid-19 bisa aman dan murah tentunya, karena kita semua susah jangan lagi ada spekulan disini, apalagi bagi basudara muslim juga akan menghadapi bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri, ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh OPD teknis segera, tutup beliau. (SM)