SABUROmedia, Asahan – Bupati tidak care terhadap situasi saat ini, harusnya Bupati buat skala prioritas dengan diberikannya Kesempatan bagi Kepala daerah untuk merekonstruksi PERDA APBD 2020. Adanya pelaksnaan PBJ sedang belum di tetapkannya dana darurat siaga covid 19 adalah bentuk ketidak pedulian dan kepatuhan Kepala OPD terhadap situasi bencana Non Alam virus corona yang melanda Sumatera Utara.

Hal ini bisa menjadi preseden buruk terhadap kinerja BUPATI Asahan yang kami anggap tidak peduli dengan situasi ini. Asahan buruh banyak anggaran menghadapi covid selain peningkatan tunjangan bagi Tim Medis, pengadaan APD yang cukup, juga kita dihadapkan pada pekerja informal dan masyarakat miskin yang sangat butuh bantuan memenuhi kebutuhan pangan.hidup dasar mereka.

Asahan belum ada infeksi tapi butuh dana untuk menjaga serangan virus yang begitu masif. Berdasarkan sumber media bahwa puncak covid19 Indonesia pada Mei s.d Juni 2020, apakah imun pemkab siap bila Asahan masuk zona merah infeksi?

Oleh karena itu kami berharap batalkan PBJ yang tayang di LPSE Asahan prioritaskan corona dan cadangkan anggaran bantuan untuk rakyat bila terjadi situasi bahaya. PBJ yang hanya terkesan bagi-bagi atau bancaan APBD untuk bantuan ikan kolam ternak batalkan saja, hari ini kita butuh bantuan yang merata semua butuh makan butuh sembako. Pembangunan arahkan pada prioritas untuk mobilisasi masyarakat seperti bangunan kelengkapan RS, jalan yang Parah, jembatan, draenase dan perbaikan irigasi.

Kita menduga bantuan-bantuan bibit dan ternak hanya pesanan kelompok tertentu dan gak adil di masa corona ini dimana bantuan harus merata. Yang butuh bukan bibit tapi BERAS yang dibagikan ke masyarakat.

Oleh karena itu sebagai masyarakat Asahan kita minta Bupati Asahan batalkan PBJ tersebut. Jangan nanti ketika puncaknya covid19 pemkab bilang kita gak punya dana. Oleh karena itu Bapak harus bijak.

belum lagi reses yang akan dilaksanakan oleh DPRD yang kami anggap tidak tepat waktunya lebih baik dana reses tersebut dialokasikan untuk menambah anggaran penanganan covid dan menolong masyarakat berekonomi lemah serta pemkab harus panggil perusahaan dan pengusaha yang ada di Asahan untuk mengeluarkan csr untuk menambah anggaran penanganan covid 19 ini.

Disamping itu Ketua Umum Kohati Cabang Kisaran Asahan, Rika Wulandari Nasution juga meminta pemkab asahan melakukan perhatian khusus ditempat tempat keramaian yang sampai saat ini masih berjalan seperti biasanya seperti dipusat perbelanjaan , pasar tradisional dan lain sebagainya, saya menilai tempat tempat ini sangat rawan terjadinya percepatan penyebaran covid 19 karena pengunjungnya didominasi oleh ibu rumah tangga yang selalu berhubungan dengan dapur dan pekerjaan rumah tangga lainyatusan Bupati Asahan nomor 38-BPBD-Tahun 2020 bahwa Kabupaten Asahan ditetapkan status siaga darurat.

Asahan sudah ditetapkan Status Siaga darurat COVID-19,” penetapan tersebut  dilakukan selama 64 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan  29 Mei 2020. Penetapan ini bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan pelaksanan penangan darurat bencana di lapangan.

Tentunya dengan penetapan siaga darurat tersebut, Hidayat menjelaskan segala biaya terkait keputusan dibebankan APBD Asahan tahun 2020, APBD Provinsi Sumut, APBN atau sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

sedangkan APBD Tahun anggaran 2020 sudah disahkan artinya harus ada revisi anggaran seperti yang dimaksud mendagri, untuk itu Saya Andri Hermawan Purba selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kisaran Asahan dan pengurus meminta Pemkab Asahan untuk segera melakukan revisi APBD yang sudah disahkan lalu tentukan anggaran karena kita butuh dana Anggaran untuk peningkatan Tunjangan Tenaga Medis seperti APD harus dilengkapi dan didistribusi kesemua puskesmas yang ada dan tersebar diwilayah kabupaten Asahan terutama didaerah rawan seperti perkotaan wilayah akses keluar masuk wilayah Asahan dengan wilayah lain, dan untuk bantuan social kebutuhan dasar Rakyat Miskin karena covid bukan barang mainan murahan yang terlihat wujudnya untuk itu kita semua terutama pemkab harus lebih serius dalam penanganan ini , revisi anggaran untuk penetapan anggaran penanganan covid baru PBJ dijalankan.

Ketua Umum Kohati Cabang Kisaran Asahan Rika Wulandari Nasution juga meminta pemkab asahan melakukan perhatian khusus ditempat tempat keramaian yang sampai saat ini masih berjalan seperti biasanya seperti dipusat perbelanjaan , pasar tradisional dan lain sebagainya, saya menilai tempat tempat ini sangat rawan terjadinya percepatan penyebaran covid 19 karena pengunjungnya didominasi oleh ibu rumah tangga yang selalu berhubungan dengan dapur dan pekerjaan rumah tangga lainya. (SM)