SABUROmedia, Piru – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar gabungan Komisi II dan III DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menghadirkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) SBB membahas persoalan penanganan banjir di Buano.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit S.Pi, didampingi Wakil Ketua 1, Arifin Pondlan Grisya dan Wakil Ketua 2 La Nyong, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD SBB, Sabtu (29/02/2020).

Hadir dalam RDP itu Sekda SBB, Manshur Tuharea, didampingi instansi terkait diantaranya, Kadis PU SBB, Thomas Wattimena,  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nasir Suru Ali, Kadis Kesehatan dr Anis Tappang, Kadis Sosial, Joseph Rahanten, Kepala Balitbang, Gaspar Pesireron, Dan staf Dinas PU SBB Ahmadi Makatita untuk dimintai keterangan soal musibah tersebut.

Dalam keterangnya, sekda menuturkan intensitas hujan yang begitu deras beberapa waktu lalu mengakibatkan tergenangnya pemukiman peduduk di wilayah Buano karena wilayah tersebut berada pada dataran yang cukup rendah sehingga air mengenangi kawah, dan kawah tersebut dipadati oleh pemukiman penduduk,

“ Yang jadi permasalahan bibir pantai lebih tinggi dari lokasi pemukiman sehingga ketika membuat jalur air ke pantai malah membuat air laut ikut masuk menggenangi, “ jelas Sekda.

Kepala BPBD SBB, Nasir Suru Ali menyatakan bahwa persoalan banjir di Buano dulunya tidak bermasalah tetapi seiring dengan pertumbuhan pemukiman maka menjadi bermasalah, karena air telaga yang berada didekat lokasi tersebut masuk kedalam pemukiman penduduk,

BPBD juga telah melakukan pendataan dan jumlah pengungsi akibat imbas dari banjir tersebut adalah, 141 KK  dengan jumlah sekitar 700 jiwa , jumblah siswa yang terdata sebagai pengungsi adalah TK 13 orang, SD 98, SMP 52, SMA 60.

Bantuan tanggap darurat yang diberikan kata Nasir adalah diprioritaskan untuk makanan yakni,  75 karton Mie Instan, 30 karung beras berukuran 24 Kg dengan jatah setiap keluarga 5 Kg, untuk mie instan dijatahkan dua KK satu karton. Sedangkan untuk penanganan banjir  BPBD telah membagikan pompa apung,

Sementara Kepala Dinas Kesehatan SBB, Yohanis Tappang dalam paparannya mengatakan hingga saat ini para pengungsi belum ada yang terserang penyakit, tetapi Dinas kesehatan SBB, tetap mengantisipasi adanya penyakit yang timbul paska banjir seperti diare dan malaria, terlebih lagi penyakit yang lebih berbahaya seperti  leptopirosis atau kencing tikus.

Untuk mengantisipasinya Dinkes SBB telah menaburkan bubuk Abate,pada kolam-kolam karena masa inkubasi untuk malaria adalah 2 Minggu terkait ancaman malaria kadis menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air hujan sangat membantu karena memiliki efek kekebalan atas serangan malaria.

Tappang juga menyatakan telah menghimbau masyarakat di lokasi untuk rajin membersihkan lingkungannya.

Kadis Sosial SBB, Joseph Rahanten menyatakan telah mengumpulkan data Buffer stok untuk dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov)  agar bantuan yang akan didatangkan dari Provinsi berupa beras mie instan dan peralatan dapur.

Rahanten menandaskan jika bencana masih berlanjut maka akan diusulkan untuk melakukan telaah Dana BTT.

Anggota DPRD SBB dari fraksi PDIP Meliki Sedek Tuhehay mengungkapkan bahwasanya Kabupaten SBB ini sangat rentan sekali dengan bencana alam. Melki meminta agar Pemda dan DPRD mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana alam.

Hal lain disampaikan Drs. Juliud Maurits Rotasouw, meski mengapresiasi tindakan penanganan darurat yang dilakukan oleh Pemda SBB, tetapi juga mengharapkan penanganan jangka panjang untuk musibah yang terjadi setiap tahun itu.

Anggota DPRD SBB dari partai Demokrat ini mengharapkan adanya penanganan yang tepat dalam menghadapi masaalah ini, karena bukan masaalah baru lagi banjir ini dan hampir setiap tahun terjadi, “ harus adanya solusi yang permanen sehingga tidak terjadi berulang lagi, “ pinta Rotasouw.

Sementara Anggota DPRD dari partai PKB, Arif Pamana, menyuarakan masalah yang terjadi pada masyarakat Dusun Mahua ex Jawa Sakti. Pamana meminta agar Pemda dapat segera menyelesaikan pembayaran lahan yang dihuni  pengungsi dusun Jawa Sakti, yang sudah terkatung-katung hingga tiga kali pergantian Bupati di SBB.

“ Hingga saat ini belum ada dana dari Pemda SBB, yang ada hanyalah dana 30 juta hasil patungan anggota DPRD periode lalu, masyarakat di dusun Mahua hari ini hidup tidak tenang, terlunta-lunta akibat tanah yang dihuni belum dibayar lunas oleh Pemda SBB, ” tegas Pamana.

Beberapa poin disimpulkan dalam hasil RDP Gabungan Komisi itu  diantaranya, tanggap darurat tetap ada dan telah dilakukan oleh OPD terkait bencana di Buano, penyelesaian permanen harus ada kajiannya dan harus dilakukan tahun ini. DPRD dan OPD akan turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan memecahkan permasalahan,  tentang Dusun Mahua harus ada perhatian dari pemda dan wajib diatasi secepatnya. (Yahya)