SABUROmedia, Tual – Praktis Hukum dan juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Rustam Herman meminta DPRD Kota Tual memberikan penjelasan dan mempertanggung jawabkan realisasi anggaran 2017 terkait dengan pengadaan 27 unit sepeda motor yang belum memiliki kelengkapan STNK dan BPKB.

” DPRD harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran 2017 tentang pengadaan sepeda motor kepada konstituen dari pada sibuk membuat laporan polisi terhadap aksi para pendemo, ” kata Herman SH, MH kepada Saburomedia.com melalui telepon seluler, Minggu (23/02/2020).

Menurutnya, bagaimana bisa terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah tersedia barang namun tidak memiliki dokumen pendukung dalam hal ini kendaraan roda dua tanpa ada STNK dan BPKB.

” Seharusnya penggunaan anggaran 2017 itu sudah selesai dengan pertanggung jawaban, tapi kenapa 27 unit sepeda motor sebagai objek pengadaan hingga saat ini belum memiliki dokumen, ” tanya Rustam.

Rustam menilai upaya membawah aksi demo kader HMI ke ranah hukum karena melakukan aksi coret di tembok salah satu ruangan kantor Wakil Rakyat tersebut sebagai bentuk kepanikan DPRD terhadap substansi tuntutan dari Kader HMI Cabang Tual.

” Ini merupakan bentuk kepanikan Wakil Rakyat terhadap substansi tuntutan saat aksi demo kawan-kawan HMI Cabang Tual, ” ujarnya.

Rustam menjelaskan, berdasarkan informasi yang dia peroleh, saat aksi menuntut penjelasan terhadap dokumen  kelengkapan sepeda motor tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat dengar pendapat dengan Dinas terkait dan pihak Samsat.

” Informasi yang saya dapat pihak samsat tidak menghadiri RDP tersebut, namun sebelumnya pihak samsat membantah terkait anggaran yang di sediakan untuk pembuatan BPKB dan STNK 27 unit motor tersebut, ” kata Rustam.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ali Mardana saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp hingga berita ini di terbitkan belum memberikan keterangan. (MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *