SABUROmedia, Ambon – Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Saadiah Uluputty dan Latifah Shahib menggelar Sosialisasi empat pilar kebangsaan di Ambon, Selasa (18 Februari 2019). Kegiatan yang menggandeng Ikatan Guru Indonesia (IGI) Propinsi Maluku tersebut dipusatkan di Aula PGSD Universitas Pattimura.

Kedua Srikandi Senayan yang berasal dari PKS dan PKB tersebut menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada ratusan guru dan calon guru yang terdiri dari perwakilan sekolah di Ambon, luar Ambon, Mahasiswa dan dosen.

Saadiah yang berasal dari Fraksi PKS, memaparkan pentingnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan bhineka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari.

” Pancasila dan Bhineka tunggal ika jangan sekedar menjadi ucapan-ucapan dan semboyan tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan kita masing-masing,” kata Saadiah.

Menurutnya, pemahaman guru terhadap nilai kebangsaan menjadi sangat sentral karena guru sebagai tempat transit ilmu pengetahuan dan nilai yang akan diteruskan kepada generasi bangsa.

“Pemahaman guru akan wawasan kebangsaan itu wajib karena guru itu tempat transitnya ilmu dan nilai kepada generasi kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Latifah yang berasal dari Fraksi PKB menyampaikan harapannya kepada guru di Maluku agar mengintegrasikan wawasan kebangsaan dalam pembelajaran siswa-siswi di sekolah.

“Saya titip kepada teman-teman guru di Maluku  untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan dimasukan pada tema-tema yang ada di kurikukum,” kata Latifah.

Ketua IGI Maluku, Ode Abdurrahman menyampaikan apresiasinya kepada kedua Srikandi tersebut.

” Saya apresiasi ibu Saadiah dan Ibu Latifah sudah hadir dan berbagi dengan teman-teman guru Maluku,” ucapnya.

Dia juga berharap agar dua politisi perempuan tersebut berjuang di DPR RI agar ada kebijakan khusus untuk memajukan pendidikan di Maluku.

“Kami harap ibu Saadiah sebagai wakil Maluku dan Ibu Latifah yang juga di komisi X bisa berjuang agar ada kebijakan khusus untuk Maluku yang berbasis pulau-pulau. Bahkan kami usulkan jangan cuma kebijakan zonasi sekolah tetapi kalau bisa ada zonasi anggaran. Contoh sederhananya, harga fotocopy di Jawa dan di Maluku terlebih di daerah pulau-pulau beda jauh,” urainya.

Dalam pandangan IGI Maluku, Pemerintah harus memberikan kebijakan afirmatif untuk pendidikan berbasis kepulauan di Maluku. Salah satu konsep yang ditawarkan ialah zonasi anggaran untuk menunjang pendidikan Maluku yang akses antar pulaunya menimbulkan beban anggaran-anggaran tambahan. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *