SABUROmedia, Ambon – Sejumlah aktivis dari Komite Perjuangan Untuk Demokrasi & HAM gelar aksi solidaritas terkait pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil dirasakan oleh aktivis pejuang HAM dari Papua.

Aksi yang dilakukan di Kampus Universitas Pattimura (Unpatti) ini mengundang perhatian publik untuk mempertahankan hak-hak berdemokrasi di Indonesia.

Pantauan Saburomedia.com Selasa (18/02/2020) di kampus Unpatti Ambon, sambil berorasi sejumlah aktivis ini dalam aksinya membentangkan spanduk berukuran sedang bertuliskan, Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat.

Para aktivis dalam orasinya menilai pihak kepolisian (Polri) dan TNI belum mampu mengawal proses demokrasi dalam konsep berbangsa dan bernegara seperti halnya apa yang terjadi saat ini.

” Kami menilai, kondisi demokrasi masih jauh dari ketertinggalan  dengan maraknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara baik pihak tentara Indonesia dan polisi, sehingga ini sangat penting untuk dikritisi apalagi sampai membiarkan pernyataan bahwa bangsa Papua adalah monyet dibiarkan begitu saja, dengan kondisi ini masyarakat Papua dan para aktivisnya seakan dibungkam dalam hal menyampaikan pendapat,” teriak salah satu orator dalam aksi itu.

Para aktivis ini juga mengkritisi bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi semuanya terpengaruh oleh sistim kapitalisme sehingga proses pengelolaannya dinilai tidak pro rakyat. kiranya dengan sejumlah kesalahan itu pihak pemerintah tidak harus membunuh ruang demokrasi kita dalam berpendapat.

” Terjadi banyak pelanggaran HAM di tanah Papua, dalam hal ini tertangkapnya aktivis Papua oleh negara adalah bukti pembunuhan ruang demokrasi bangsa Papua, maka dari itu kami datang dihadapan kawan-kawan untuk mengkampanyekan aksi solidaritas terhadap lima aktivis Papua Pejuang HAM dan satu juru bicara politik Papua yang tertangkap oleh pemerintah Indonesia, ” teriak orator.

Kordinator Lapangan (Korlap) Ancong Nurdin saat ditemui Saburomedia.com disela aksi menyatakan bahwa aksinya itu telah beberapa kali dilakukan, dan ini adalah bukan yang pertama kali menyuarakan terkait permasalahan tentang Papua, terkait dengan pasal karet yang dikenakan oleh polisi kepada kawan-kawan aktivis Papua dan juru bicara untuk west Papua, karena telah melakukan makar kata polisi.

Kata Nurdin saat ini bukan hanya di Ambon yang melakukan aksi ini, tetapi beberapa kota lain di Indonesia yaitu Makassar, Jogja, Jakarta, Ternate dan lainnya juga melakukan aksi yang sama.

Nurdin menyebutkan sejauh ini tidak ada progres dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, sebab hal yang sangat miris oknum dari akar masalah yang menyatakan mahasiswa Papua itu monyet ia tidak diusut secara pasti oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. (Aswin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *