SABUROmedia, Ambon — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima dan menyambut kunjungan kerja rombongan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Ibu Titiek Soeharto dan rombongan, di VVIP Room Bandara Pattimura Ambon, Jumat (09/10/2026).

Komisi IV DPR RI merupakan komisi yang membidangi urusan pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Maluku, dengan fokus pada sejumlah isu strategis di bidang pangan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.

Usai beristirahat sejenak di ruang VVIP room bandara Pattimura, Gubernur Maluku mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan meninjau Gudang BULOG Nusanive Ambon.

Peninjauan dilanjutkan dengan diskusi mengenai ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan di Provinsi Maluku. Kegiatan ini turut dihadiri Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Deputi Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama ID FOOD, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

Agenda kunjungan akan berlanjut pada Sabtu (10/10/2026) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.

Pertemuan tersebut membahas penanganan perdagangan ilegal satwa liar dan satwa dilindungi di Maluku, dengan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku-Papua, serta Deputi Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia.

Selanjutnya, rombongan dijadwalkan mengunjungi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon untuk membahas kesiapan sarana dan prasarana serta efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.

Pertemuan ini melibatkan jajaran Ditjen PSDKP, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, serta perwakilan nelayan.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan, perlindungan satwa liar, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku. (SM)