SABUROmedia, Ambon — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dibawah komando Bodewin Wattimena kembali mengambil langkah strategis dalam mempercepat transformasi menuju kota pintar (smart city).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen Balai Kota Ambon, Jumat (12/06/2026), resmi diluncurkan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online secara host-to-host melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Inovasi tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut) serta Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Peluncuran dilakukan secara digital melalui pemindaian telapak tangan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, bersama Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syarisal Imbar, dan disaksikan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Implementasi SP2D Online diharapkan mampu menghilangkan transaksi tunai dalam birokrasi Pemkot Ambon sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“ Saya ingin di Kota Ambon ini semua dilakukan secara online dan non-tunai. Transaksi-transaksi harus non-tunai. Dulu kita terima gaji harus antre panjang di loket, sekarang tinggal cek rekening. Ke depan, biaya perjalanan dinas pun harus dibayar non-tunai agar tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Wattimena.

Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Meski demikian, Wali Kota mengakui bahwa penerapan sistem baru membutuhkan penyesuaian dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang menangani pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menjadikan sistem sebagai alasan atas keterlambatan proses administrasi maupun pencairan anggaran.

“ Terkadang ketidakmampuan kita mengelola sistem, lalu yang dijadikan kambing hitam adalah sistemnya. Padahal kita sendiri yang tidak siap.

Dengan adanya SP2D Online ini, saya minta pastikan dananya ada dulu baru diterbitkan, jangan sampai jadi utang daerah,” ujarnya.

Peluncuran SP2D Online host-to-host ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efisien, serta berbasis teknologi digital. (SM)