SABUROmedia, Ambon – Terkait Polemik yang terjadi, dimana beredarnya framing melalui flyer provokatif yang terkesan tendensius, bahkan ujaran kebencian, penggiringan opini dan menjurus fitnah, DPD BKPRMI Pulau Ambon mendukung sikap Walikota Ambon, Bapak Drs Bodewin Wattimena untuk mencari titik terang dengan mengambil langkah hukum.

Hal ini disampaikan Ketua DPD BKPRMI Pulau Ambon, Idrus Buamona ke SM, Jum’at (30/01/2026) di Masjid Darul Hasanah Desa Poka Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.

Menurutnya, memang ruang – ruang publik saat ini sangat mengkhawatirkan, dan menjadi perbincangan sejumlah tokoh didaerah ini, terkait sepak terjang sejumlah orang, yang familiar disebut dengan istilah Aktivis Flyer, Ungkapnya.

Sebagai pejabat publik, juga harus dijaga kehormatan, nama baik dirinya dan keluarganya, juga konstituennya, tidak boleh memainkan narasi – narasi yang belum tentu kebenarannya, dan terkesan fitnah, bahkan memframing di media – media sosial secara bombastis, tambahnya.

Publik juga harus teredukasi, khususnya kelompok intelektual, bahwa ruang public milik semua orang, bukan milik sekelompok yang semau gue. Apalagi beliau, Pa Walikota sebelumnnya, sudah menempuh jalur persuasif, membuka komunikasi, menyampaikan secara baik – baik, namun terkesan malah yang bersangkutan tidak menggubris, bahkan menantang beliau untuk menyuruh Walikota melaporkan hal ini ke ranah hukum, agar buka – bukaan, sambungnya.

Wajar hari ini jika beliau menempuh jalur hukum, sesuai hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang taat dan sama di mata hukum, bukan dengan cara premanisme. Mungkin dengan cara ini beliau membuktikan kebenarannya, dan bagi yang menuduh, wajib membuktikan tuduhannya, Pungkasnya.

Saya yakin, ini hanya masalah waktu, jika hal ini juga terjadi bagi kita, saya yakin kita, bahkan keluarga mungkin tidak terima, sambungnya.

Untuk itu, DPD BKPRMI Pulau Ambon mendorong oknum penyebar atau penanggung jawab flyer provokatif untuk menyadari kesalahannya, dan tabayyun, saya yakin Bapak Walikota Ambon berhati besar menerima hal ini juga, jelasnya.

Beliau bukanlah anti-kritik, tapi memang menjunjung nilai – nilai demokrasi. Mungkin melalui Program “WAJAR” Pemkot Ambon (Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat), hanya beliau yang berani menggelar secara rutin setiap hari Jumat di Balai Kota untuk menampung aspirasi, keluhan, dan saran warga secara langsung, semua warga Kota bisa berdialog langsung dan menyampaikan berbagai masalah disini.

Senada dengan itu, Sekretaris DPD BKPRMI Pulau Ambon, Salmin Sanduan mengajak semua pihak untuk melakukan oto-kritik yang membangun, berperan dengan kerja – kerja nyata dilapangan untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan, dan menjadi solusi atas problematika sosial kemasyarakatan yang ada, juga mendorong Pemerintah Kota Ambon dan Muspida Kota untuk melakukan Litsus keabsahan kepengurusan dan legalitas hukum kelembagaan sesuai UU terkait OKP/LSM yang beredar, agar pembinaan kedepan lebih terarah dan tertanggungjawab (SM)