SABUROmedia, Nepal — Perwakilan masyarakat adat dari Kepulauan Aru Provinsi Maluku, menerima penghargaan Right and Resources Initiative (RRI) Award 2025 di Hotel Yak & Yeti Kathmandu, Nepal, pada Senin (28/06/2025).

Penghargaan ini merayakan pencapaian dan upaya luar biasa dari masyarakat di seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Latin, menyoroti inovasi, ketahanan, dan komitmen teguh mereka terhadap mata pencaharian berkelanjutan, melindungi alam, dan melestarikan pengetahuan tradisional untuk generasi mendatang.

Mereka dinobatkan adalah Mika Ganobal dan Rosalina Gaelagoy sebagai salah satu penerima penghargaan atas kontribusi menjaga hutan dan warisan pengetahuan tradisional, mewakili kawasan Asia.

Hadir Pemerintah Nepal, yang diwakili Ain Bahadur Shahi Thakuri, Minister of Forest and Environment Ministry.

Kepulauan Aru merupakan wilayah yang terdiri dari lebih dari 832 gugus pulau, dengan total luas daratan sekitar 800 ribu hektare. Masyarakat Adat Aru dihadapkan pada ancaman konversi besar-besaran dalam berbagai bentuk konsesi-konsesi. Mereka berupaya menguasai dan mencoba merusak sumber daya alam yang kami miliki.

Mika Ganobal yang dihubungi Media SM melalui aplikasi pesan instan WhatsApp menyampaikan sebagai masyarakat adat yang menerima penghargaan dari Right Resources International (RRI) menyatakan bahwa hutan-hutan ini bukan hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga sebagai ruang hidup sakral yang dikelola berdasarkan aturan adat, relasi spiritual, dan sistem pengambilan keputusan kolektif, sehingga penting kami jaga.

Right Resources International (RRI) pada tahun ini memilih #SaveAru sebagai gerakan yang memiliki pencapaian yang luar biasa dari seluruh Masyarakat Adat se-Asia, berdasarkan aksi kolektif yang telah dilakukan dalam menyoroti komitmen teguh terhadap mata pencaharian berkelanjutan, perlindungan alam dan pelestarian pengetahuan tradisional untuk generasi mendatang.

Mika menjelaskan Wilayah adat mereka terancam dikonversi untuk sawit, tebu, peternakan, maupun proyek karbon yang tidak transparan. Dalam tradisi masyarakat adat Aru, setiap hutan, laut, dan daratan memiliki penanggung jawab adat. Hubungan antara manusia dan alam bukan sekadar pemanfaatan, tetapi saling jaga. Melalui struktur marga, rumpun, nata/fanugwa, dan sistem “mata belang” yang mengikat lintas wilayah, masyarakat adat menjaga ekosistem mereka dengan kearifan yang diwariskan turun-temurun.

Sejalan dengan itu, Ocha Gealogoy yang biasa disapa Mama Ocha juga turut mendapatkan penghargaan Right Resources International (RRI) sebagai salah seorang perwakilan perempuan adat dari Desa Marfefen, Kepulauan Aru.

Mama Ocha menganggap bahwa tanah merupakan warisan pencipta alam semesta kepada leluhur Aru. Perempuan adat pun menjadi bagian penting dalam perjuangan ini.

” Sebagai perempuan di Aru, hidup kami bergantung pada hutan dan laut. Kalau alam rusak, kami yang pertama terdampak. Karena itu kami jaga, kami rawat,” tegas Mama Ocha Gealogoy, perempuan adat dari Marfenfen, Kepulauan Aru.

Mufti Fathul Barri selaku Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia mengungkapkan Setidaknya terdapat 4 gelombang proyek dan izin berbasis lahan yang mengancam Kepulauan Aru. Mulai dari eksploitasi hutan dan sumber daya perikanan dari tahun 1970-2000, rencana konversi 500.000 hektar hutan menjadi perkebunan tebu oleh PT Menara Group pada tahun 2007-2013, rencana peternakan sapi seluas 65.000 hektare (Jhonlin Group) pada tahun 2014-2021, dan sekarang izin-izin itu kembali hadir dengan wajah baru melalui perdagangan karbon oleh anak Melchor Group dengan luas 192 ribu hektare dan re-aktivasi izin PBPH-HA PT Wana Sejahtera Abadi dengan luas 54,5 ribu hektar. Meskipun banyaknya ancaman yang menggempur, masyarakat adat Kepulauan Aru tidak tinggal diam saja.

Melalui gerakan #SaveAru, sebuah inisiatif akar rumput yang muncul dari kesadaran kolektif akan ancaman serius terhadap tanah adat, mereka berhasil menggagalkan rencana maupun operasi dari proyek-proyek berbasis lahan ini. Ketangguhan mereka dalam menghadang gelombang demi gelombang ancaman ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengetahuan dan tata kelola adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan wilayah Aru, Tegas Mufti Fathul Barri.

Kami percaya, Pemerintah memiliki peran penting untuk memperkuat perlindungan wilayah adat melalui kebijakan yang adil dan berpihak. Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah strategis dan historis untuk memastikan bahwa komunitas yang telah menjaga ruang hidupnya selama ratusan tahun, mendapat kepastian hukum dan perlindungan yang layak. (SM)