SABUROmedia, Ambon — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku terus berkolaborasi dengan sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, termasuk organisasi berlatar belakang agama, untuk memantau proses Pilkada serentak yang berkualitas pada 27 November 2024 mendatang.

Hadir Narasumber Husein Marasabessy., S.Hut., M.Si dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Maluku yang juga Sekum PW DMI Maluku, Dr M Thaib Hunsouw., M.Ag – Ketua PW Muhammadiyah Maluku dan Bawaslu Maluku sendiri.

Salah satunya yakni, Bawaslu Maluku bersama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), di Caffe Biz Hotel Ambon, Jumat (04/10/2024).

Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku, Samsun Ninilouw., SH., MH saat membuka kegiatan tersebut mengatakan saat pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 lalu, terjadi sejumlah masalah yang harus di evaluasi.

Karenanya pelaksanaan rapat koordinasi kelembagaan bersama BKPRMI ini adalah sebuah ikhtiar agar nantinya apa yang terjadi saat Pemilu tidak terulang di Pilkada.

” Walaupun kemungkinan Pilkada bisa berlangsung dengan sempurna tanpa ada persoalan itu juga sangat kecil, tapi sebagai manusia kita tentunya perlu ikhtiar,” ujar Samsun.

Proses penegakan hukum di Pemilu dan Pilkada, kata Samsun, hanya bisa didukung oleh dua alat bukti yang cukup. Untuk itu peran BKPRMI sangat dibutuhkan, dan berperan memastikan proses pelaksanaan, Pilkada bisa berlangsung sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dirinya kemudian mencontohkan persoalan perihal adanya daerah di Maluku yang susah dijangkau jaringan seluler. Ini masalah yang juga cukup mengganggu, karena jika ada persoalan, maka membutuhkan waktu yang tidak cepat.

” Disinilah Bawaslu berharap teman-teman BKPRMI berperan aktif. Karena kita semua memiliki keinginan yang sama, proses pemilihan berlangsung dengan ketentuan berlaku, tidak ada kata lain semua instrumen yang dimiliki harus bergerak,” harap Samsun.

Pelaksanaan Pilkada, bukan merupakan hajatan dari KPU atau Bawaslu Maluku. Tetapi Pilkada adalah hajatan seluruh rakyat Maluku, apalagi dengan menggunakan anggaran yang besar, milyaran rupiah.

” Tugas kita semua termasuk teman-teman di BKPRMI itu hanya
memastikan proses Pilkada berjalan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Apalagi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu memiliki keterbatasan SDM. Karenanya dengan bersama BKPRMI saat ini diharapkan kita bisa memastikan, pelanggaran Pemilu tidak terulang saat pilkada. Apalagi jika semua bisa bekerjasama dalam pengawasan partisipatif, khusus yang terjadi di wilayah masing masing,” tegas Samsun.

Sementara Ketua Umum DPW Bkprmi Maluku Ahmad Ilham Sipahutar menyambut baik kegiatan ini, dan berharap output berupa rekomendasi kegiatan ini akan berguna bagi perbaikan kualitas demokrasi kita. (SM-MSA)