SABUROmedia, Ambon — Gubernur Maluku Murad Ismail resmi melantik Drs. Jasmono sebagai Penjabat Bupati Maluku Tenggara dan Hi Akhmad Yani Renuat menjadi Penjabat Walikota Tual diruangan Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Pada Selasa, (31/10/2023) Pukul 17.00 WIT.

Dalam Acara Pelantikan tersebut hadir juga Gubernur Maluku, Forkominda Provinsi Maluku, Pj. Walikota-Bupati Se-Provinsi Maluku, Ketua PKK Provinsi Maluku, Pj.  TP PKK Kabupaten/ Kota Se-Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Teman – Teman Pers Media Cetak dan Elektonik.

Dalam Kesempatan yang lain Gubernur Maluku Mengatakan  Pemerintah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang bermukim pada satu wilayah Kepulauan Kei serta terlahir dari Suku yang sama menjadikan agenda – agenda penting, Kedua Pemerintahan selalu seiring berjalan termasuk Pelantikan Pejabat Bupati dan Penjabat Walikota Tual.

Sehubungan dengan hal itu Saya ingin menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut, Pertama saudara berdua adalah ASN yang dipercayakan bangsa dan negara untuk meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Maluku Tenggara dan KIota Tual.  Ingatkan untuk memperhatikan sungguh – sungguh seluruh ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang mendasari tugas-tugas saudara.

Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 Kepada Gubernur, bahwasannya Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan yang berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemendagri ada beberapa Penjabat yang belum setahun sudah diganti karena kinerjanya tidak baik.

Kedua Persoalan inflasi, arahan dari  Kemendagri memberikan perhatian penuh, jadi kalau inflasi di satu Kabupaten Kota sedikit naik, biasanya Gubernurnya ditegur itu Bupati atau Walikota itu kurang bagus, Pak Gubernur apa kita perlu evaluasi atau tidak, cerita beliau.

Saya selalu kalau begitu, Saya bilang kalau Maluku Bapak harus yakin dan percaya dengan APBD yang kecil, Provinsinya sangat luas yang membuat inflasi di Maluku hanya satu transportasi yang sangat mahal dan konektivitas antar Pulau, jadi sangat sulit saya berbicara dengan semua pejabat, jawab beliau ke Mendagri, yang juga mantan Kapolri di era beliau Dankor Brimob Polri.

“ Kita bicara Provinsi lain Sumatera misalnya, dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera itu ada Tol Sulawesi semua satu daratan, Kalimantan sama, satu daratan, Papua Juga Satu daratan, apalagi di Jawa saudara itu pun masih, kalau kita ada 1.340 Pulau tidak punya tol laut kondisinya sangat sulit transportasi sangat mahal, tidak inflasi saja sudah bagus, sudah bagus yaitu kalau untuk Maluku harus ada Perhitungan – perhitungan tersendiri, “ jelasnya.

“ Penyebab inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku ini luar biasa, tidak ada orang miskin saja sudah bagus kalau orang bicara miskin ekstrim yaitu di Jawa saja ada bagaimana di Maluku ? Namun Saya mengatakan di Maluku walaupun banyak orang miskin tapi tidak ada busung lapar, karena semua makhluk ini kaya dengan laut dan semua tumbuh – tumbuhan, maka daun pengganti beras sangat banyak di Maluku. Jadi komponen-komponen di Jakarta tidak perlu khawatir lah, yang penting kasih Saya APBD biar kita lebih sejahtera dibandingkan daerah lain, “ jabarnya.

Lanjutnya khususnya bagi Penjabat Walikota Tual jabatan saudara selaku Sekda sementara harus dilepaskan dan segera diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, pintanya.

Kita semua telah berada pada tahapan pesta demokrasi terbesar bagi bangsa Indonesia yaitu pelaksanaan Pemilu legislative, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada serentak di tahun 2024, ujarnya.

Salah satu tugas penting Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sebagaimana disebutkan dalam keputusan Mendagri adalah memfasilitasi dan mensukseskan akhirnya tersebut termasuk, menjaga netralitas di lingkup Pemda masing-masing dan bersikap netral serta tidak berpihak pada figur atau Partai Politik tertentu, pinta Gubernur Maluku ini.

Bangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD, instansi vertical, TNI polri tokoh agama dan elemen masyarakat di wilayah masing-masing, himbaunya.

Dalam rangka menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 alokasi anggaran Pilkada tahun 2024 yang dibiayai dengan APBD masing-masing harus secara efektif profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan bahwa arahan Presiden penurunan angka kemiskinan ekstrem memudahkan investasi belanja APBD produk dalam negeri serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Pungkas Gubernur (SM-MSA)