Oleh :
Tammat R. Talaohu
SABUROmedia — Artikel ini merupakan bagian kedua atau terakhir dari dua artikel yang kami siapkan guna menandai dua tahun kepemimpinan Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku. Berikut adalah kelanjutan analisisnya.
Kelima, perekonomian Maluku dalam payung “Lewerissanomic” juga mencatatkan inklusitivitas yang jarang terjadi sebelumnya. Yakni, pencapaian makro ekonomi yang disertai dengan porsi pembagian kue pembangunan yang semakin merata. Hal ini terlihat dari indeks gino rasio yang berada di tingkat 0,281. Kondisi gini rasio di Provinsi Maluku secara umum berada dalam kategori ketimpangan rendah. Secara statistik angka gini rasio tersebut tergolong rendah – yang mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk relatif merata. Nilai gini rasio Maluku cenderung stabil dan tidak mengalami lonjakan ketimpangan yang ekstrem dari tahun ke tahun, menempatkannya di bawah rata-rata tingkat ketimpangan nasional.
Keenam, dari sisi fiskal, di awal pemerintahannya, kebijakan “Lewerissanomic” dalam menyelamatkan Bank Maluku-Maluku Utara agar terhindar dari status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan mendorong pembentukan skema KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan Bank DKI adalah sebuah terobosan. Kebijakan ini memungkinkan Bank Maluku-Maluku Utara untuk memenuhi modal inti yang diwajibkan POJK Nomor 12 Tahun 2020 sebesar Rp. 3 triliun. Ini sekaligus menjadikan Bank Maluku-Maluku Utara sebagai kekuatan perekonomian daerah serta penopang kelompok usaha koperasi dan UMKM. Selain itu, guna mengatasi ketimpangan defisit ekspor-impor daerah dimana selama ini Maluku masih defisit perdagangan luar negeri sebesar US$ 74,99 juta, maka pemerintah daerah telah membentuk Tim Percepatan Ekspor Maluku dan telah bekerja selama dua tahun ini. Tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, instansi vertikal yang terkait dengan kepabeanan, pelabuhan, bandar udara, hingga laboratorium uji mutu dan sertifikasi. Tim sedang bekerja untuk meningkatkan ekspor Maluku dalam jangka pendek. Ini sekaligus sebagai salah satu solusi guna memperkuat produksi daerah yang selama ini memang menjadi salah satu titik lemah perekonomian daerah. Kebijakan fiskal daerah lainnya adalah penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 2024. Ini adalah langkah tepat dan kontekstual. Dalam filsafat ekonomi publik, kebijakan fiskal harus bersifat counter-cyclical, merespons kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu dengan stimulus, bukan tekanan. Dengan kebijakan ini, Lewerissanomic tidak hanya menambah Pendapatan Asli Daerah dalam jangka menengah, tetapi membangun kembali relasi fiskal yang sehat antara negara dan warga. Ini adalah indikator bahwa bahkan di provinsi termiskin pun, ekonomi bisa dikelola dengan nalar. Artinya, Lewerissanomic bekerja melalui pintu belakang, memaksimalkan semua potensi daerah yang dimiliki.
Ketujuh, karakter kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang komunikatif dan terbuka secara langsung telah ikut memperkuat konsep Lewerissanomic. Dapat dikatakan bahwa Lewerissanomic telah menerapkan apa yang disebut sebagai politik akar, yaitu usaha memahami atau memperbaiki situasi ekonomi-politik dengan menggali akar persoalan secara logis dan sistematis serta upaya menjadikan gerakan atau kekuatan politik akar rumput lebih sistematis, efisien, dan terorganisir secara logis, bukan hanya berdasarkan emosi atau spontanitas. Mungkin berlebihan, tetapi secara sekilas nampak kemiripan antara gaya kepemimpinan dan prioritas antara Barack Obama dan Hendrik Lewerissa. Dalam kapasitas yang berbeda, mereka memimpin dalam keadaan kondisi perekonomian yang mengalami turbulensi, tetapi prioritas mereka nampak sejalan yakni mengeluarkan paket kebijakan yang berpihak pada publik dan membangun optimisme rakyat melalui pidato yang hebat. Ya, kemampuan orasi Lewerissa nampak berbeda dengan kepemimpinan daerah ini sebelumnya, dan ia tahu mengoptimalkan kemampuannya itu untuk mengakselerasi percepatan pembangunan daerah dengan pondasi kepercayaan (trust).
Kedelapan, tantangan birokrasi pemerintah daerah. Ini bukanlah isu baru. Pendapat para ahli ekonomi pada umumnya menjadi dasar untuk terus mendorong peran maksimal pemerintah dalam mengakselerasi percepatan pembangunan. Selama ini, peran birokrasi dirasakan masih minim dan tidak cukup untuk mengeluarkan Maluku dari berbagai ketertinggalannya. Beberapa survei yang mengukur kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Maluku menemukan bahwa kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Maluku harus diperbaiki guna menyesuaikan dengan tuntutan percepatan pembangunan. Terkait dengan masalah birokrasi ini, maka unsur penting lainnya adalah leadership (kepemimpinan). Di daerah lain yang akselerasi pembangunannya lebih cepat, selalu ditemukan pengaruh unsur leadership ini. Unsur ini berfungsi sebagai motor yang akan menerjemahkan visi pemimpin sehingga menjadi operasional dalam bentuk program pembangunan yang didukung seluruh elemen daerah secara berkelanjutan. Sebagai perbandingan, daerah-daerah seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan atau Gorontalo dimasa kepemimpinan Fadel Muhammad, adalah daerah-daerah dengan visi kepemimpinan lokal yang begitu kuat sehingga semua orang dari level atas hingga terbawah memahami dan mau menjadi bagian yang aktif dari kerja-kerja memajukan daerah dengan menerjemahkan visi besar pemimpinnya dalam menggerakan mesin pembangunan. Lewerissa dapat dikatakan memiliki leadership yang solid dan cakap dalam mengelolah mesin birokrasi daerah sekaligus sebagai perekat bagi keberagaman Maluku serta menjadikannya sebagai elemen teknokratik dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Kesembilan, meskipun bukan merupakan program yang murni kebijakan provinsi, karena ide asalnya berawal dari kepemimpinan di kabupaten, tetapi pemerintah daerah Provinsi Maluku dengan logika Lewerissanomic secara teknokratik telah terlibat dan memperkuat kebijakan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan, hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur dan hilirisasi pala, cengkeh dan kelapa di Maluku Tengah. Ini merupakan afirmasi kebijakan yang pro penguatan kapasitas sekaligus memperkuat keunggulan komparatif ekonomi daerah berbasis sektor unggulan. Pentingnya percepatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyaraat Maluku. Dalam hal ini, tahun 2027 nanti dengan kolaborasi yang kuat dan sinergis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah diusulkan ke Kemendagri dan Bappenas RI dimana proyek hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur akan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Skema ini akan membuka lapangan pekerjaan, perbaikan struktur ekonomi daerah, serta mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Proyek ini telah mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp. 500 milyar dari PT. Inovasi Nusantara Lestari untuk penataan sebanyak 2.000 hektar kebun sagu di SBT.
Kesepuluh, terhadap proyek strategis nasional Blok Masela, telah didorong untuk percepatan peletakan batu pertama oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Juli 2026 lalu, yang diikuti oleh percepatan penyelesaian ganti rugi lahan yang menjadi bagian tahapan pembangunan proyek nasional tersebut. Proyek yang menelan nilai investasi hingga USD 20,9 miliar (setara Rp. 342 – 390 triliun) telah memasuki tahap awal pembangunan fisik dan baru saja menuntaskan tahap rekayasa desain awal (front end engineering design/FEED) yang lebih cepat dari jadwal. Proyek ini hampir tiga dekade ditunggu untuk berproduksi dan telah menjadi
komitmen pemerintah daerah untuk secara konsisten dan tegas memperjuangkan porsi pengusaha daerah (UMKM) untuk menjadi bagian integral dari tahapan produksi PSN Blok Masela.
Kesebelas, dengan logika dan kepemimpinan Lewerissanomic, Maluku kembali mendapat kehormatan dengan ditetapkannya salah satu putera terbaiknya A.M. Sangadji sebagai pahlawan nasional. Memang proses pengusulan pahlawan nasional A.M. Sangadji telah dimulai sejak kepemimpinan daerah yang lalu, tetapi tercatat bahwa pada 10 April 2025 Hendrik Lewerissa, sebagai kepala daerah, menandatangani pengusulan ketiga sejak 2023 yang akhirnya ditetapkan pada 7 November 2026 lewat Kemensos RI dan telah dianugerahkan pada 10 November 2026 lalu. Ini bukan karya tunggal, tetapi finisher yang menyelesaikan perjuangan akar rumput, AMS Institute, DEMA dan keluarga. Sangadji kini bukan lagi hanya sekedar nama kampus melainkan pahlawan nasional.
Itulah renungan kami menjelang dua tahun kepemimpinan Hendrik Lewerissa dan metodologi pembangunan daerah yang dibingkai dalam konsep Lewerissanomic yang ditandai oleh solidnya leadership, pola komunikasi yang humanis dan fokus pada keunggulan komparatif daerah. Sebagaimana yang kami kemukakan di awal artikel ini, bahwa selalu terdapat ruang untuk dikoreksi di beberapa aspek. Tetapi, tantangan Maluku ke depan adalah bagaimana menjadikan pencapaian di atas tetap berkelanjutan. Selalu tidak mudah tetapi sinyal kebangkitan Maluku sudah terlihat. Di atas segalanya, kita tetap harus mengembangkan sikap optimisme bahwa dengan soliditas dan konsistensi kebijakan maka cita-cita mewujudkan par Maluku pung bae yakni Maluku yang maju dan sejahtera setara daerah-daerah lain di Indonesia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Itu adalah pendapat saya, bagaimana pendapat anda?
*** Penulis adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Perekonomian Kadin Maluku