SABUROmedia, Ambon, : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Suryanti Anwar., S.STP., M.Si berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan operasional Koperasi Desa Keluruhan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan tersebut disampaikan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Maluku di acara pembukaan kegiatan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Pada Jumat, (20/11/2026).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Suryanti Anwar dalam keterangan pers yang diterima di Ambon, Minggu, mengatakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian desa, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Kehadiran KDKMP bukan semata-mata untuk menambah jumlah lembaga Koperasi, melainkan untuk membangun pusat kegiatan ekonomi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan kelurahan, ” kata kata Suryanti saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP di Golden Palace Hotel Lt-6, pada Jumat (20/11/2026).
Sementara itu Suryanti juga menjelaskan kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan singga dapat didorong terus maju berkembang di Provinsi Maluku.
” Saya mendorong agar KDKMP mulai membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk BULOG, BUMN, BUMDes, pelaku UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, dan pelaku usaha lainnya. KDKMP juga merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan ekonomi desa, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat, ” ujarnya
Dia juga mengungkapkan melalui KDKMP, pemerintah ingin menghadirkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu menjadi penyalur berbagai program pemerintah, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, menyerap hasil produksi lokal, serta menjadi mitra usaha bagi pelaku UMKM.
Dengan demikian, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau jumlah gerai yang dibangun, tetapi harus diukur dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat.
” Kami melatih bendahara koperasi sehingga kami harapkan peningkatan kompetensi bendahara diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi koperasi berjalan tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, ” harap Suryanti
Selain itu, Ia menjelaskan bendahara tidak hanya bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan koperasi yang akuntabel.
Lanjut Suryanti, sebagai contoh, koperasi dapat mengembangkan kerja sama penyaluran beras SPHP dan Minyakita sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
” Demikian pula, Koperasi dapat mengambil peran sebagai pengumpul atau pembeli hasil produksi masyarakat untuk dipasarkan kepada konsumen maupun mitra usaha. Namun, seluruh kegiatan usaha tersebut harus didukung oleh administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, ” jelas Suryanti sebagai Kadis Koperasi Provinsi Maluku Pada Reporter media SM ini. (SM-GrizSBT)