Oleh :
Abidin Wakano

SABUROmedia — Meminjam pendapat Prof. Hasbollah Toisuta:
“Konsep Orang Basudara ” untuk orang Maluku bukan persoalan Demistifikasi, karena konsep “orang basudara” sudah ada jauh sebelum konflik, bahkan realitas kultural kita hidup dalam komunitas basudara itu.

Kenapa ada Pelupessy Islam, Pelupessy Kristen. Leatemia Islam-Leatemia Kristen, Patty Islam-Patty Kristen, Wattimena Islam, Wattimena Kristen dan lain – lain ? Itu kan real orang sodara.

Selain itu dalam kehidupan orang basudara ada budaya Badati, Masohi, Ma’ano, Maren, kerja Siwalima dan lain sebagainya. Cara kita memandang konflik di Maluku sejatinya tidak parsial atau simplistis. Tetapi secara konprehensif.

Saya rasa sejak konflik hingga pasca konflik 1999-2003, berbagai teori atau pendekatan penyelesaian konflik, resolusi konflik, bina damai sudah dilakukan di Maluku. Termasuk pengalaman penanganan konflik dari berbagai negara. Baik pendekatan struktural maupun kultural.

Para akademisi, aktivis NGO, jurnalis, seniman, birokrat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan terlibat aktif dalam pelbagai pendekatan maupun penanganan tersebut.

Bahkan dari penerapan pola-pola pendekatan tersebut lahir juga pola-pola penanganan yang khas Maluku dan menjadi ceritera sukses dari Maluku untuk dunia. Walau harus diakui masih banyak PR yang harus diselesaikan secara berkelanjutan.

Terkait akar masalah struktural seperti kemiskinan ataupun kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, masalah sengketa agraria atau perdata batas tanah, penegakan hukum dan HAM sudah menjadi diskursus serius sejak konflik hingga pasca konflik 1999, bahkan ada lembaga-lembaga khusus yang concern terhadap isu-isu tersebut, antara lain: Hualopu, Baleo, AMAN Maluku, LPPM, HUMANUM, YPPM, bersama pemerintah, lembaga-lembaga adat, dan banyak lagi.

Tetapi ada juga lembaga-lembaga yang bergerak di ranah kultural seperti Lembaga Antar Iman, Arika Mahina, Hekaleka, bersama lembaga-lembaga pendidikan, lembaga agama dan lainnya. Menariknya semua saling menguatkan dan saling melengkapi.

SINGKATNYA PENDEKATAN KULTURAL TANPA STRUKTURAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEMISKINAN ATAU KETIDAKADILAN SOSIAL EKONOMI, HUKUM DAN HAM MAKA PERDAMAIAN AKAN TERKOYAK.

SEBALIKNYA PENDEKATAN STRUKTURAL TANPA PENDEKATAN KULTURAL MAKA PERDAMAIAN AKAN HAMPA. KARENA PENDEKATAN KULTURAL ITU BERBASIS NILAI.

TAK SEDIKIT ORANG KAYA TAPI MASIH TERUS MENINDAS, KORUP. TAK SEDIKIT ORANG YANG BERKECUKUPAN TAPI AROGAN, TAK SEDIKIT ORANG MALUKU BERKECUKUPAN DAN CERDAS TAPI CEPAT TERBAKAR. KARENA MASALAH KULTURAL ADALAH MASALAH NILAI, MASALAH MORAL DAN KRAKTER. UNTUK ITU SEMUA POLA PENANGANAN HARUS DILAKUKAN.

Jadi saya rasa jangan salahkan konsep hidop orang basudara. Tapi justru nilai kearifan orang basudara itu perlu diperkuat untuk memperbaiki masalah-masalah struktural di Maluku yg menyebabkan konflik.

Kaedah Fiqhi:
Pertahankan tradisi lama yang baik dan mwngambil hal baru yg baik”

*** Penulis adalah Penerima Umar Bin Khattab BKPRMI Maluku Award Tokoh Moderasi Tahun 2023 dan Akademisi IAIN Ambon