SABUROmedia, Ambon – Lembaga Pemantau Pemilu BKPRMI Maluku meminta para Bakal Calon Peserta Pemilukada Gubernur/ Bupati/ Walikota yang masih memegang jabatan, baik statusnya ASN/TNI/Polri untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan mereka, termasuk menggunakan fasilitas negara.

 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2009 tentang tata cara pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum, dan baiknya hal ini harus dipatuhi. Hal ini juga akan menjadi citra baik bagi para bakal calon untuk menegakan integritas dan budaya KKN power syndrome, ujar Habil Kadir – Direktur LPP BKPRMI Maluku kepada SM di Masjid Raya Alfatah Ambon, Senin (29/04/2024).

 

Untuk itu, dia meminta BAWASLU sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Negara untuk hal ini, sudah melakukan langkah – langkah preventif serta pengawasan terhadap hal ini, termasuk peningkatan kapasitas SDM yang ada, harapnya.

 

Kita berharap pada proses – proses tahapan Pilkada, khususnya di Partai Politik seperti pengambilan Formulir, Pendaftaran dan lainnya maupun berbagai kegiatan yang berbau Politik tidak menggunakan fasilitas Negara yang dipinjamkan karena jabatan yang di emban, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “ Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat negara, Pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara,” bunyi Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu “, jelas Habil, yang juga Sekretaris AJI Kota Ambon ini.

 

“ Sebelum Kampanye Fasilitas negara yang dilarang digunakan pejabat untuk kepentingan kampanye, mulai dari mobil hingga rumah dinas, “ Pungkasnya.

 

“ Seperti sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, “ jelas alumni HMI Kom Fis Unidar ini

.

Menurut data kami di beberapa daerah, masih ada anggota aktif TNI/ Polri maupun ASN yang berproses dalam pendaftaran Pilkada di Partai Politik. Untuk itu, kiranya institusi di atasnya untuk segera melakukan pembinaan sesuai aturan internal masing – masing di institusi yang ada, termasuk BAWASLU, agar tidak ada fasilitas Negara yang digunakan untuk kepentingan Politik, termasuk Tim Relawannya, pintanya.

Sementara itu, Muhammad Saleh Suat, SH., MH LBHA BKPRMI Maluku menambahkan hal ini adalah sebagai upaya agar tidak terjadi abuse of power. Hal ini merujuk ketiga UU sektoral yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka PNS, anggota TNI dan Polri yang maju Pilkada mesti mengundurkan diri, ucapnya.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (2) UU ASN menyatakan, “ Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Maka meski tidak langsung PNS yang maju Pilkada mengundurkan diri, namun Pasal tersebut sudah menegaskan seorang PNS mesti terbebas dari pengaruh kepentingan partai politik. Dengan begitu, ketika seorang PNS maju mencalonkan dalam perhetalan Pilkada maka harus mengundurkan diri, jelas Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ambon ini.

Hal yang sama terkait Pasal 2 huruf d UU TNI yang menyatakan,“ Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi ”.

Frasa ‘ tidak berpolitik praktis’ sudah menegaskan anggota TNI bersikap netral. Dengan begitu ketika anggota TNI maju mencalonkan pemilihan kepala daerah mesti menanggalkan keanggotannya sebagai aparat TNI. Hal itu dikuatkan dengan Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan, “ Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”, sambungnya.

Juga UU Polri lebih tegas. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan, “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.  Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Kemudian ayat (3) menyatakan, “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”, tutup alumni HMI Kom Fakultas Hukum Unpatti ini (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *