Oleh :

Moh. Abe Yanlua., MH

 

SABUROmedia — Titah ataupun keputusan hukum sejatinya memiliki dua paras, bahwa segala sesuatu yang ilegal tidak bisa dilegalkan hanya karena ia benar, dan segala sesuatu yang salah tidak bisa dibenarkan hanya karena ia legal. kedua paras ini acap kali saling bertukar tempat pada lipatan sejarah kita, dan di tangan agung para hakim kedua paras ini menuntut keadilan. sejak saat itu peradilan menjadi sangkarnya para pencari keadilan (Justice seekers).

 

meskipun matahari menusuk hingga ke nadi bumi, napas sejarah menjadi saksi setidaknya dalam rekam Mahkamah Konstitusi (Constitutional court). Ketua Mahkamah Konstitusi pada penghujung hari 22 april 2024. lugasnya, dengan nada lesu dan murung menolak semua permohonan. kendati di dalam putusan MK, 3 dari 8 hakim memilih dissenting opinion, dengan memenuhi beberapa permohonan para pemohon. namun 5 diantaranya menolak permohonan.

 

dengan adanya keputusan 5 banding 3. untuk pertama kalinya dalam sidang MK Perselisihan hasil suara PHPU Presiden terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion), yang menjadi catatan baru bangsa kita, sekaligus menandai kemenangan pasangan Prabowo subianto-gibran rakabumi raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

 

Bukan tidak terbukti melainkan kurang meyakinkan

 

menyetir dari kewenangan MK, lugasnya, MK berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat Final untuk, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga secara yuridis kewenangan ini menjadi kompetensi absolut dari MK. selain itu putusan MK bersifat Erga Omnes sebagaimana tertuang di dalam UU No.8/2011. putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (Final and binding).

 

bahwa putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum  (PHPU) presidan, telah diputuskan sehingga bersifat final dan mengikat. berdasarkan keputusan 5 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi  yang menolak eksepsi termohon dan eksepsi terkait untuk seluruhnya sebagaimana terdapat di dalam putusan, penolakan sebagaimana telah dibacakan. sementara pada paras yang lain 3 Hakim Mahkama Konstitusi memilih dissenting opinion, diantaranya Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arif Hidayat. secara tegas di dalam settingnya. mendakukan adanya kecurangan pemilu mengenai penyaluran dana bantuan sosial atau bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, persoalan keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah.

 

demikian dapat dipahami kendati mayoritas hakim MK menolak permohonan para pemohon tidak berarti bahwa fakta-fakta dan dali-dali yang diajukan di dalam persidangan, sehubung dengan adanya dugaan kecurangan pemilu bukan karena tidak terbukti. melainkan lebih karena tidak mampu meyakinkan mayoritas para hakim MK. hal ini beralasan mengingat proses persidangan MK bercorak Speedy trial yang dalam prosesnya hanya berlaku 14 hari, sehingga seringkali menghadapi persoalan dalam pembuktian untuk sampai pada standar keraguan tanpa terkecuali.

 

dissenting opinion, Mempertanyakan Legitimasi.

 

Adanya putusan MK PHPU pilpres, memperkuat keputusan KPU No 360 tahun 2024. tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. di mana posisi Prabowo-Gibran menjadi pemenangnya. lepas dari bahwa putusan MK telah memberi dampak legalitas, putusan MK juga memberi dampak problematic di dalam legitimasinya. mengingat di dalam putusannya terdapat adanya dissenting opinion, yang menjadikan putusan MK tidak bulat.

 

kendati dapat disimpulkan bahwa putusan MK hanya mengakomodir suara mayoritas hakim MK sebagai keputusan Mahkama. tetapi dissenting dari 3 hakim MK. jelas menandai adanya pelanggaran terhadap asas pemilihan umum Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur, adil). dampak dari hadirnya putusan ini. bisa saja berakibat pada kurangnya legitimasi masyarakat terhadap keputusan MK. jika merujuk pada dalil-dalil dissenting sebagai rujukan adanya kecurangan di dalam proses pemilihan umum.

 

meski sebenarnya semenjak awal, proses penyelenggaraan pemilihan umum telah banyak menuai kontroversi bahkan kurang mendapatkan legitimasi dari berbagai lapisan masyarakat, terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. wal hasil, para guru besar dari berbagai Universitas, yang menyuarakan perhatiaan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. puncaknya dengan dihadirkannya keterangan amicus curiae, sahabat peradilan (Friends of Court) di dalam persidangan MK.

 

sehingga dapat dimungkinkan adanya delegitimasi penetapan hasil pemilihan umum Pilpres. dan pada gilirannya akan berdampak pada ketidak percayaan terhadap keseluruhan proses pemilihan umum, begitupun, pemerinta dan Mahkama Konstitusi. jika persoalan ini terus berlanjut, maka agaknya relevan kalimat ini kembali direnungkan “bahwa segala sesuatu yang ilegal tidak bisa dilegalkan hanya karena ia benar, dan segala sesuatu yang salah tidak bisa dibenarkan hanya karena ia legal” dengan begitu mungkin kita dapat kembali menemukan keadilan yang hilang bersama Godot.

 

*** Penulis adalah Pegiat Konstitusi dan Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *