SABUROmedia, SBB – Desa Waisala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat dalam waktu dekat akan segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap II.

 

Namun sangat disayangkan karena Panitia Pemilihan Pilkades terindikasi tidak netral, dengan menolak salah satu kandidat, yang notabene warga Desa juga, atas nama Bapak Rahmat Kaimudin, ujar Suleman Murana, tokoh Pemuda Waesala ini.

 

Wakil Sekretaris Pengurus Besar Badan Koordinator Masyarakat Maluku-Sulawesi Tenggara (PB. BKMM-SULTRA) ini menyampaikan bahwa Panitia Pilkades harus netral, secara implisit harus mempedomi :

 

  1. Bahwa azas Pilkades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai Permendagri 112/2014, Pasal 35, ayat (2). Empat azas di atas diperuntukkan kepada para Pemilih, sedangkan dua azas yaitu jujur dan adil di atas diperuntukan kepada Panitia, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Tuhan, tegasnya.
  2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pilkades diambil sumpahnya sebagaimana lazimnya pejabat, pegawai, atau petugas yang akan melaksanakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di NKRI, ucapnya.

 

Sumpah yang diucapkan oleh Panitia tersebut harus dipahami, disadari, dan diyakini bahwa sumpah tersebut diucapkan kepada siapapun, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan, tambahnya.

 

Pasal-pasal yang memungkinkan bisa dijadikan bidikan antara lain Pasal tentang penyalagunaan wewenang, melanggar sumpah, pemalsuan, manipulasi, pemaksaan, pemerasan, penggelapan, pembocoran, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan antara lain memperdatakan Panitia, mempidanakan Panitia, menghentikan pelaksanaan, dan bahkan bisa membatalkan hasil pilihan, jelasnya.

 

Melalui kesempatan ini, Suleman Murana berharap Panitia pemilihan Kepala Desa mengapresiasi animo banyaknya masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat Kepala Desa kedepan, semakin banyak calon maka semakin baik bagi masyarakat, dengan banyak pilihan, hal ini sudah menjadi hal biasa di era demokrasi keterbukaan saat ini, harapnya

 

Sementara itu, PB. BKMM SULTRA juga meminta Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk dapat turun meninjau langsung, dan melakukan asistensi serta mengevaluasi kinerja Panitia Pilkades yang sementara berjalan, pintanya.

 

Dia mengkhawatirkan karena ketidakprofesionalan Panitia Pilkades, kedepan akan menghambat proses PILKADES yang ada di Desa Waisala nantinya, tutupnya (SM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *