SABUROmedia, Jakarta — “ Tak perlu menjadi Raihan Ariatama untuk mendukung penanganan pandemi covid-19. Dan tak perlu menjadi Abdul Muis untuk mengkritisi kinerja pemerintah “.

Di tengah riuh pandemi covid-19, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terbelah menjadi dua dalam konteks wacana publik, bukan dualisme. Raihan Ariatama ingin fokus membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, Abdul Muis mengkritisi Pemerintah tentang penanganan pandemi covid-19.

Lalu bagaimana suara dan sikap HMI Cabang ? Apakah harus dibenturkan dengan pilihan PB HMI terlebih dahulu baru menentukan langkah ? Tentu tidak ! Kalau mendukung Pemerintah dalam penanganan covid-19, kita akan dicap pro Raihan. Sementara, kalau kita kritisi Pemerintah kita dicap kubu Abdul Muis. Please, HMI bukan milik mereka berdua.

Tak penting kita dicap pro Raihan atau Pro Muis. Lebih penting dari itu, HMI Cabang memiliki pikiran dan langkahnya sendiri dalam membantu Pemerintah dan mengisi kekosongan ruang kritisisme di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Kita semua memiliki kesempatan untuk berkontribusi untuk masyarakat. Maka, jangan seret dan jebak Cabang, Badko atau setiap individu kader sekalipun untuk masuk dalam stereotipe yang dibayangi oleh klaim pro Raihan atau pro Muis.

Tapi, sekali lagi, HMI bukan hanya milik Raihan yang ingin sekali hanya fokus membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Itu merupakan hal baik, namun jangan juga menumpulkan kritisisme disaat masyarakat sedang mengalami kesulitan. Buka kacamata kuda, kita sedang tidak baik-baik saja.

Disisi lain, Abdul Muis yang mengklaim dirinya sebagai Pj Ketua PB HMI tentu bagi kami merupakan sebuah hal yang inkonstitusional atau ilegal. Sudah tak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi.

Namun, kritisisme yang ditunjukkan gerakan Muis cukup baik walaupun kita tidak bisa memastikan apa tujuan dan motivasinya, serta kita juga mempertanyakan mengapa begitu lemahnya analisis yang disajikan. Akan tetapi, spirit kritisisme yang hidupkan itu cukup baik.

Pada bagian lainnya, kami memahami di tubuh HMI tidak ada dualisme, sebab Kongres HMI di Surabaya telah melahirkan putusan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.

Namun, kita perlu menekankan bahwa bagaimanapun cara, tujuan dan motivasi PB HMI mendukung Pemerintah dalam penanganan pandemi tidak boleh menumpulkan dan mendegradasi kritisisme tentang kebijakan Pemerintah saat ini.

Maka, kami berjumpa pada titik temu bahwa, sebagai Ketua Umum HMI Cabang harus Merdeka melihat situasi yang terjadi baik secara Internal di dalam HMI itu sendiri dan Situasi Negara pada Umum-nya. Berani mengambil sikap secara mandiri, menghimpun gagasan mengartikulasikan ide dan gagasannya tentang situasi kekinian.

Sebab, kami meyakini bila hanya sekadar membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi (Seperti yang dilakukan PB HMI di bawah kepemimpinan Raihan), langkah Badko, Cabang, Korkom, Komisariat di seluruh daerah di Indonesia juga sedang turut serta membantu Pemerintah.

Namun, bagaimana dengan kondisi masyarakat yang sedang dihimpit keadaan yang memilukan, kondisi mereka tidak kita rekam sebagai isu serius yang diakibatkan oleh kegagapan dan kegagalan kinerja Pemerintah.

Maka, pada bagian akhir ini ingin kami sampaikan, HMI Cabang jangan tersandera dengan jebakan klaim pro Raihan atau pro Muis. Itu tidak penting.

Sebab, yang paling penting yakni kemerdekaan yang dimiliki HMI Cabang dalam menentukan langkah untuk tetap membantu Pemerintah menangani pandemi dan tetap dengan kepala tegak menghidupkan kritisisme.

Jangan sampai ada anggapan, karena disibukkan membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi, PB HMI lupa dan meninggalkan jiwa kritisismenya. Berbahaya sekali. Apalagi hanya sibuk menjadi event organizer program vaksinasi. Itu baik, tapi jangan sembunyikan kritisisme.

Sebagai epilog, kita kini sudah kesulitan mencari jati diri HMI yang otentik untuk berperan sebagai organisasi perjuangan. Apa yang diperjuangkan dan apa yang hendak dituju masih menjadi misteri. (SM)