SABUROmedia, Ambon – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku angkat bicara terkait kebijakan Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) yang akan mengdrop out 10.000 mahasiswa dari kampus kebanggaan masyarakat Maluku tersebut.

Sekretaris ICMI Orwil Maluku Ruslan Tawari menyayangkan kebijakan yang di ambil pihak universitas. Menurutnya kampus tidak harus serta merta mengeluarkan 10.000 mahasiswa, mengapa beban tanggung jawab sepenuhnya diletakan kepada mahasiswa sementara tugas administrasi akademik dan kemahasiswaan patut dipertanyakan karena patut diduga kemungkinan juga ada proses pembiaran terutama terhdap aktifitas akademik mahasiswa.

Hal ini dapat ditelusuri dari laporan perkembangan akademik universitas terhadap para mahasiswa tersebut apakah pihak akademik melakukan tahapan-tahapan akademik seperti evaluasi, peringatan dan seterusnya.

Dengan demikian harus ada kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan, terlepas dari debat argumentasi secara normatif akademik akan tetapi pihak rektorat juga tidak serta merta melepas tanggung jawab secara sepihak karena mesti ada kebijakan paling tidak ada solusi alternatif untuk penyelamatan sumber daya manusia.

“Kalau mereka melewati batas studi itu normatif, tapi tidak semuanya harus didrop out yang lain perlu ditelusuri jika tidak demikian maka Rektor melakukan penghiyanatan terhadap Sumberdaya Manisia, ini baru pertamakali ada Rektor yang melakukan hal seperti ini, dan ini tidak perlu dipertahankan” Pernyataan ini disampaikan memalui konferensi pers ICMI Orwil Maluku Jumat Kemari.

Lanjutnya Senat universitas harus memanggil Rektor untuk dimintai pertanggung jawaban terkait kebijakan tersebut, mengingat status BLU pada Unpatti yang dapat mengsubsidi mahasiswa miskin dan kurang mampu.

“Apakah kampus sudah melakukan pendekatan, banyak sumber-sumber BLU yang dapat disiasati untuk menyelamatkan, apalagi ada subsidi bagi mahasiswa miskin, analoginya kapal fakultas teknik yang bermasalah dan tenggelam kampus mengtake over untuk menyelamatkan, apalagi ini sumberdaya manusia.

” Untuk itu saya tekankan kepada Senat universitas agar segera meminta Rektor mempertanggung jawabkan kebijakannya” Tutur Tawari yang juga mantan Ketua Badko HMI Maluku-Irian Jaya.

Selanjutnya Tawari menjelaskan perlunya pengawasan terhadap berbagai dugaan praktek-praktek curang jual beli nilai, mahasiswa membayar SPP 4 bulan yang disetor cuman 1 bulan itu sudah menjadi rahasia umum. Olehnya itu, kalau 10.000 mahasiwa itu sama sekali tidak dapat diselamatkan maka pihak rektorat juga perlu untuk ditelusuri lebih lanjut terkait aktifitas akademik rektorat yang juga membuat kerugian dan dampak bagi mahasiswa, “ bila perlu kita panggil insperktorat perguruan tinggi, BPK, ataupun KPK biar semuanya jelas, karena menurut saya Rektor telalu Profitable lebih mengejar keuntungan daripada kualitas sumberdaya dan itu yang ada pada minset pimpinan, untuk apa kita mengejar BLU tapi kemudian kualitas kita turun, ” ujarnya.

Tawari berjanji akan menggalang dukungan dari ormas-ormas dimaluku terhadap persoalan ini.

“Saya akan mengkonsolidasikan dengan MUI, Sinode, Keuskupan, KNPI untuk meminta pertranggung jawaban Rektor dan hal ini kami akan lanjutkan sampai ke kemeterian, ” Tutup Tawari (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *