SABUROmedia, Ambon : -Tepat hari ini tanggal 25 april 2021, Hari Lahirnya Republik Maluku Selatan ( RMS ). Hal ini tentunya mengingatkan masyarakat maluku pada tewasnya Brigjen Ignatius Slamet Rijadi yang merupakan harga yang harus dibayar untuk merebut Kota Ambon dan menumpas gerakan Separtisme RMS di bumi Raja-Raja ( Al-mulk ).

Beberapa hari kemarin saat menjelang HUT RMS terjadi penemuan sebuah Bendera Terlarang ( RMS ) oleh aparat TNI, Kotamil 1502 / piru dari rumah Alexander Workala alias Aswin Diminggus wargapiru hal sangat memicu publik serta menjadi bahan diskusi di mana-mana. Sumber TerasMaluku Com.

Menanggapi hal ini, kepada saburomedia.com, Ketua Cabang GMNI Ambon Bung Said Bahrum Rahayaan turut berkomentar, Bahwasanya langkah TNI ini patut kita apreasi sebagaimana fungsi TNI adalah mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara dari berbagai ancaman terhadap eksistensi dan integritas bangsa hari ini.

Namun hal ini tidak serta merta TNI yang berperan memberantaskan atribut terlarang di Maluku. Harusnya juga Polda Maluku serta jajarannya turut andil dalam pemberantasan tindakan-tindakan separitisme atau Bendera RMS di maluku, terlebih khususnya beberapa titik yang menjadi pusat pengibaran bendera terlarang tersebut.”pungkas Rahayaan

Disamping itu, “saya perlu mempertegaskan bahwa pemerintah hari ini tidak bersikap adil terhadap maluku. Sebab beberapa pekan lalu ketika ada sekompok orang mengibarkan Bendera RMS Aparat/Polri mengeksekusi dan menahan mereka dengan berdalih Nasionalisme. Lalu bagaimana papua yang jelas-jelas mengibarkan Bendera OPM secara Nasional? Juga aceh pada akhir tahun kemarin.”ujar Rehayaan

Dikatakannya, selain pemerintah juga perlu menyelaraskan tindakan-tindakan yang konkrit terhadap Aceh, Maluku dan Papua, bukan hanya sebatas maluku yang menjadi perhatian Pemerintah dalam mencegah tindakan-tindakan separatisme.

Pemerintah perlu bersikap adil atas segala tindakan-tindakan dengan menggunakan atribut terlarang di bangsa ini, misalnya Aceh ( GAM ) Maluku ( RMS ) dan Papua ( OPM ). Jangan tebang pilih dalam bersikap keadilan. Tegas Rahayaan, Ketua DPC GMNI Ambon.

Banyak contoh kasus di Aceh dan Papua yang sengaja pemerintah membiarkan atau tidak menyelesaikan secara konstitusional pemerintah hari ini. Sebut saja, beberapa kali Demo Mahasiswa Papua yang mengibarkan Bendera RMS di depan Istana dan menuntut presiden Jokowi Widodo untuk tidak memperpanjang Otonomi khusus dan membiarkan papua menentukan nasibnya, hal yang sama juga ketika HUT GAM pada tahun kemarin ada oknum yang dengan sengaja berupaya mengibarkan Bendera GAM namun hal di itu dibiarkan oleh pihak keamanan yang sedang bertugas. Artinya ada ketidakadilan Hukum disitu, bukankah itu bendera itu bagian dari atribut terlarang di bangsa ini.

“Saya Berharap, Kapolda Baru Bapak Irjen Pol Drs Refdi Andri bisa sinerjitas dengan TNI serta berbagai pihak Elemen di Provinsi Maluku untuk andil dalam pemberantasan Bendera RMS di Maluku serta juga pemerintah bersikap keadilan atas Aceh, Maluku dan papua sebagai bagian yang terintegritas dalam NKRI.”tutp Rahayaan.(SM-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *