Connect with us

Nusantara & Dunia

Tak Berpihak Kemasyarakat, Puluhan Pemuda di Aru Demo Tolak LIN

SABUROmedia, Ambon – Puluhan pemuda yang menamakan diri sebagai Solidaritas Anak Daerah Aru melakukan aksi di Kantor bupati dan DPRD Kepulauan Aru, Kamis (17/09/2020).

Dalam aksinya, pemuda Aru ini menolak rencana Pemerintah Pusat menetapkan Maluku sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Aksi ini digelar sebagai bentuk kegelisahan anak anak Aru memuncak selama ini karena pada saat Menteri KKP melakukan kunjungan kerja ke Ambon beberapa waktu lalu dan memberikan Bantuan Bibit Ikan ataupun bantuan lainnya di bidang perikanan kepada Kabupaten lain di Maluku namun Kepulauan Aru yang merupakan pusat Ikan Nasional tidak di ikut sertakan bantuan di maksud.

Ketidakberpihakan Inilah yang membuat kecaman penolan muncul di berbagai tempat termasuk di Ambon dan juga bermunculan penolakan ramai dibicarakan di media sosial. Demo pada hari kamis kemarin berlangsung pada pukul 11.30 00 WIT. pantauan media Saburomedia. com belasan Polisi dan Satpol PP mengawal aksdi demo itu.

Jonias Galangggoga selaku kordinator Aksi menyampaikan bahwa demonstrasi mereka adalah damai yang digelar hari ini. kenapa? karena merupakan ketidak puasan dan kekecewaan masyarakat Aru terhadap Program Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga Pemerintah Provinsi terhadap keputusan mengenai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Menurut masyarakat seperti yang di sampaikan Galanggoga, Kabupaten Kepulauan Aru mengharapkan kebijakan LIN harus libatkan semua stakholder di kepulauan Aru dalam menentukan arah dan kebijakanny serta bisa dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aru secara keseluruhan.
“Bagi kita LIN sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, sebab keunggulan komparatif Kepulauan Aru adalah pada sektor perikanan, jadi kenapa sampai Kepulauan Aru tidak di akomodir dalam kebijakan ini (LIN)??,” kecam Galanggonga dalam orasinya.

Lanjutnya, setelah mengikuti secara saksama pemaparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam dialog konsultasi publik secara virtual yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku dengan topik “Grand Design Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional pada 9 September 2020 lalu , maka secara tidak langsung menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat Aru karena dalam rancangan cetak biru kebijakan M-LIN, Kepulauan Aru tidak menjadi salah satu daerah fokus pengembangan perikanan tetapi hanya sebagai daerah pengumpul.

“Ini konyol, secara langsung, Aru tidak dianggap apa-apa. Padahal dunia tahu laut Kepulauan Aru merupakan surga bagi para pencari ikan”
Pempus dan Pemprov harus jujur akui ini. Kenapa Maluku Tengah yang diakui. Aru tidak?,” teriaknya didepan Muin Sogalrey yang adalah wakil Bupati Aru

“kebijakan LIN, janganlah di politisir. Jangan jadikan Kepulauan Aru sebagai sapi perah, yakni sebagai daerah pengumpul ikan untuk selanjutnya dibawa ke industri perikanan yang ada di pulau Ambon. Ini kebijakan tidak adil dan sangat diskriminatif.
Sebagai daerah produsen ikan terbesar, Kepulauan Aru harusnya menjadi the first point dari kebijakan LIN untuk mengakhiri praktik eksploitasi perikanan yang tidak adil yang terjadi selama ini di Kepulauan Aru.
Dalam grand design kebijakan M-LIN, belum terlihat secara jelas pendekatan praktis pengelolaannya seperti apa. Apakah dengan cara budidaya perikanan ataukah murni perikanan tangkap dan berapa besar dampak ekonominya bagi masyarakat dan bagi Pendapatan Asli Daerah.
Ini mestinya dijelaskan secara terperinci termasuk sampai kepada berapa persen nelayan dari total nelayan Maluku yang diberdayakan baik dengan cara budidaya perikanan maupun perikanan tangkap.
Perlu diketahui, tambah Galanggonga, laut Kepulauan Aru adalah “Petuanan Adat” milik masyarakat Kepulauan Aru sebelum Republik Indonesia berdiri sehingga pengambilan kebijakan Nasional terkait pengelolaan sektor Perikanan di laut Kepulauan Aru tanpa melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah tindakan pembangkangan terhadap hukum adat masyarakat Kepulauan Aru.
“Jelas ini nampak. Dan kami anak-anak Adat Aru, Pemerintah dan pemangku Adat tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bergerak untuk kebijakan LIN yang terkesan tebang pilih. Kalau seruan kami ini tidak di dengar pempus dan permprov, maka langkah adat akan kami tempuh yaitu mensasi laut Arafura,” kecamnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey usai menerima tuntutan pendemo di pelataran kantor Bupati berjanji akan menindaklanjuti permintaan para pendemo tersebut.
“Kami akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti permintaan para pendemo ini. Baik di Pempus hingga Provinsi. Kami tidak akan tinggal diam. Kita akan hadir untuk jawab permintaan masyarakat tentang LIN hari ini,” ungkapnya. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya dari Nusantara & Dunia