SABUROmedia, Namrole_Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-IV Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kab. Buru Selatan yang berlangsung di Aula GPM Labuan, Rabu, 19/8/2020, berjalan dengan lancar.

Turut hadir dalam Musda IV DPD II Golkar Bursel itu, diantaranya Ketua OKK DPD I Golkar Maluku, Yusril Abdul Kadir Mahedar, Ridwan Marasabesy, Subhan Patimahu, pengurus partai dan para undangan lainnya.

“Dimusda itu ada 3 nama Calon Kandidat yang bertarung untuk memperebutkan kursi ketua DPD II Kab. Bursel Periode 2020-2026, yakni ; Zainudin Booy, Jamatiya Booy dan Asriyadi Tomia.

Setelah usai acara pembukaan, agenda Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan di lanjutkan di Aula Penginapan Sartika Namrole dan ditengah pelaksanaan sidang pleno verifikasi peserta musda terjadinya ricuh.

Kericuhan itu terjadi akibat persoalan Mandat sebagai pemilik hak suara dari masing-masing 6 kecamatan, membuat Ketua PAC Namrole Mustakim Mahulauw
mengamuk membanting kursi dan mempersoalkan keabsahan dari mandat di PAC Namrole, pada Malam Kamis, pukul 24.00. WIT.

“Akibat dari kericuhan tersebut, Ketua OKK DPD I Golkar Maluku, Yusril Abdul Kadir Mahedar yang dipercayakan selaku pimpinan sidang Musda DPD II Golkar Bursel langsung menskorsing sidang tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.

Mahedar di wawancarai oleh sejumlah media, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musda ini diharapkan berjalan nyaman dan lancar seperti arahan Saya dan Pa Jainudin Booy disela-sela acara pembukaan musda itu.

Pada saat pengarahan saya sebagai wakil Ketua DPD I bahwa, saya sebagai pimpinan sidang dan sebagai penanggung jawab Musda, maka di Musda saya butuh kenyamanan dalam memimpin sidang, “kata Mahedar

“Lanjut, Mahedar bahwa biar seriak kecil apapun dinamika Musda ini terjadi, maka saya punya sikap. DPD II sebagai pelaksana Musda saya diberu mandat untuk mewakili DPD I sebagai penanggung jawab Musda IV DPD II Kab.Bursel.

Dalam Kausal dan Juklak 02 DPD Partai Golkar juga menjelaskan bahwa, apabila Musda tidak berjalan secara nyaman dan aman, pimpinan sidang berhak menskorsing/ memutuskan dan sekaligus memindahkan agenda Musda. “ungkap Mahedar

“Itu kebijakan Saya sebagai pengurus DPD I diberikan mandate dan merasa tanggung jawab untuk melakukan Musda tanpa ada gangguan,” tutur Mahedar.

“Terkait permasalahan yang terjadi di Musda Bursel ini, biasalah dalam dinamika berpolitik, saya tidak harus menyampaikan mungkin teman teman sendiri sudah menyaksikan saat tadi berdebat seperti apa.

Sehingga ada keputusan yang saya ambil sebagai penangung jawab dari DDP I dan selaku pimpinan sidang Musda di Kabupaten Bursel untuk menskor sidang sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

“Mahedar mengatakan bahwa,
Saya punya kapasitas sebagai ketua bidang organisasi DPD 1 Golkar Maluku, karena saya di mandatkan oleh DPD 1 untuk melaksanakan Musda pada 11 Kabupaten Kota di provinsi Maluku.

“Jadi ini keputusan saya hari ini. Saya rasa teman-teman DPD II juga akan menghargai sesama Kader partai Golkar sehingga saling mengerti seperti apa dan bagaimana.

Mahedar ditanya sejumlah Media apakah ini tidak berpengaruh terhadap kepentingan golkar dalam menyambut pilkada di Kabupaten Bursel 2020 ini?, Mehedar dengan tegas merespon tidak berpengaruh, yang pasti saat DPP merekomendasikan siapapun untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, saya sebagai Ketua Organiasi menyampaikan kepada seluruh pengurus Golkar yang ada di Bursel untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan DPP. “tegasnya

“Kader siapapun yang lari dan lawan perintah rekomendasi DPP, saya dengan tegas akan pecat di tempat dan tidak akan di maafkan, kalau kemarin dipilkada-pilkada yang lalu ada yang lari itu masih di kasih maaf, tapi dipilkada tahun ini tidak ada kata maaf, karena itu sudah benar-benar melanggar Fatsun Partai.

“Kata Mahedar, Partai Golkar telah menyiapkan diri untuk menang di Pileg, menang di Pilpres, karena partai Golkar menyiapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden.

“Jadi tidak ada satupun kader Partai Golkar Kabupaten Bursel atau di Kabupaten manapun yang melakukan Pilkada apabila rekomendasi DPP turun dan ada kader yang melakukan perlawanan, maka saya sebagai Ketua OKK akan langsung pecat di tempat dan tidak akan dimaafkan lagi sebagai pungurus partai Golkar, ” tegasnya.

Hal ini harus dilakukan, sehingga ada efek jera, karena yang mau masuk Partai Golkar ini bukan satu dua orang, pecat satu 5 masuk, pecat sapuluh, Seribu mau masuk, karena partai Golkar bukan partai kecil. (AL/SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *