SABUROmedia, Piru – Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Drs. M. Yasin Payapo meminta Kepada kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) untuk menata ulang ASN dan Honorer . Penegasan ini disampikan dalam sambutannya pada pelantikan Sekretaris DPRD SBB, Rabu 29/7/2020 di piru.

” Ditata Ulang maksudnya, ada pegawai Honorer yang harus di SK kan, baik yang bertugas di pemkab maupun di kecamatan dan desa. Seperti di puskesmas dan tenaga guru disekolah. Yang gajinya nanti disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah ” pintanya.

” Bagi ASN yang sering bolos kerja harus dipertanyakan, dibuat Surat Panggilan sebanyak 3 kali. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka di BAP kan. Ini sebagai dasar kita untuk mengajukan proses pemberhentian/pemecatan ” tegas Payapo.

Dirinya mengingatkan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkab SBB untuk membenahi dan menata kedisiplinan pegawai dilingkungan kerjanya masing-masing. ” Apabila pegawainya, baik ASN maupun Honorer tidak disiplin dalam menjalankan tugas, berarti Pimpinan OPD nya juga tidak disiplin “, cetusnya.

Sebagai contoh, terdapat sekitar 100 lebih tenaga kontrak yang tiap tahunnya pemkab SBB menggelontorkan anggaran sebesar hampir 3 Milyar untuk membayar gaji mereka. Namun keberadaan mereka dipertanyakannya. ” Oleh sebab itu, saya tegaskan kepada para pimpinan OPD agar absensi dan surat keaktifan pegawai pada lingkup kerja anda harus benar dan jelas “, tegasnya.

Penegasan ini disampaikan bupati, karena dirinya merasa ada pegawai yang diperlakukan secara tidak manusiawi. ” Tanpa Sadar, ada pegawai yang bekerja dengan upah dibawah 500 ribu rupiah per bulannya. Sungguh ini tidak manusiawi dan batinnya pasti menangis. Seharusnya tenaga honorer dan sukarela itu digaji sebesar 1 juta rupiah per bulannya, bukan 500 ribu atau dibawahnya “, sesal Payapo.

Dengan demikian, dalam menyikapinya Payapo meminta kepada Sekda dan DPRD, apabila target PAD tahun 2020 sebesar 30 M dapat dicapai, semuanya akan diperuntukan untuk membiayai tenaga Honorer daerah yang di SK kan. ” PAD kita sekarang sudah mencapai 16 M, jika nantinya mencapai target maka saya minta kepada Sekda dan DPRD, untuk semua PAD itu dimasukkan ke SILPA, agar digunakan nantinya untuk membiayai tenaga honorer yang di SK kan oleh Pemerintah daerah “, pinta Payapo.

Mengakhirinya, Payapo kembali mengingatkan semua pihak akan tanggungjawab mereka dalam melihat permasalahan tenaga honorer. ” Harapan semua orang tua saat anaknya selesai, bisa mendapatkan pekerjaan agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, ketika sudah bekerja mereka tidak digaji atau digaji namun tidak setimpal dengan pengabdiannya. Apakah kita akan membiarkan adik-adik kita terus hidup dalam kondisi ini? Mari kita renungkan bersama “, pinta Payapo menutup sambutannya. (Jabar Pyp)