SABUROmedia, Ambon –  Komisi IV DPRD Maluku menggelar rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku membahas beberapa hal terkait persolan Pendidikan di Maluku.

Rapat yang berlangsung  di ruang  Komisi IV DPRD Provinsi Maluku itu juga dihadiri sejumlah Kepala Sekolah Tingkat SMA di Kota Ambon.

Dalam rapat tersebut mengemuka diantaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang jadi focus pembahasan.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengki Pelata saat ditemui Saburomedia.com usai rapat Bersama itu, mengatakan jika dalam rapat tersebut membahas persoalan Pendidikan di Maluku, termasuk yang jadi consent kita adalah soal PPDB. 

“ Yang pasti kita semua punya keiginan yang sama untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Maluku menjadi semakin membaik, untuk itu harus ada pembenahan dan prosesnya harus terstandarisasi, Jika berbicara soal rekrutmen , saya berharap  jangan ada kecurigaan,  dan budaya seperti dulu dulu, contonya seperti orang tua yang memiliki pengaruh lalu anaknya bisa masuk sekolah seenaknya tampa harus lewat seleksi,  tentu saja tidak seperti itu,  tetapi harapnnya adalah dalam PPDB ini dilakukan secara trasparansi sehingga pada saat seleksi anak-anak yang dinyatakan lulus masuk sekolah benar-benar karna sesuai kemampuan yang dimilikinya,”tutur Pelata.

Politisi partai Hanura ini juga menyampaikan  kepada pihak dinas pendidikan provinsi Maluku terkususnya Kadis Pendidikan untuk berlaku NETRAL terhadap persoalan PPDB ini. Ia juga menyampaikan kepada Dinas pendidikan Provinsi Maluku untuk menyikapai Kegiatan belajar mengajar sekolah yang disesuaikan dengan situasi kondisi Pandemid covid 19.

Ia mengingatkan agar di tengah situasi pandemid covid19 ini pendidikan di negeri ini juga harus menjadi  perhatian kita bersama, karena merupakan tanggung jawap bersama,  kedepanya dari kami Komisi IV DPRD Maluku meminta Supaya Dinas pendidikan Provinsi Maluku bisa melihat  kualitas guru dan harus di samaratakan supaya pendidikan di Maluku tidak kalah dari daerah lainya,  dan di imbangi tentunya  dengan  kesejatraan Guru, bahkan sekolah yang masih kurang Fasilitasnya,  harus di perhatikan bukan hanya kota Ambon tetapi untuk 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku , supaya kesamarataan ini bisa dirasakan Bersama.

“ Perlu adanya terobosan-terobosan baru yang di lakukan oleh sekolah dalam hal ini sekolah yang kurang di anggap faforit, untuk bisa mempromosikan sekolah  tersebut dengan mengunakan teknologi seperti  media sosial, Facebook  Istagram bahkan juga Youtube,”tutupnya. (SM)