SABUROmedia, Ambon – Pemuda Muhammadiyah Kota Ambon melakukan diskusi online dengan tema “Dampak Covid-19 terhadap Peran Pengawasan DPRD dan Peran Lembaga Civil Society”: kegiatan ini bagian dari rangkaian Resepsi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-88.
Hadir sebagai Narasumber diantaranya Ketua DPRD Kota Ambon, Ibu Elly Toisuta, Ketua KNPI Kota Ambon, Ilham Sipahutar dan aktivis Pemuda Muhammadiyah Maluku, Muhammad Ansary ,
Diskusi virtual ini dipandu Moderator Farham Suneth yang berlangsung pada pukul 16.50,selasa 5 Mei 2020 di hadiri 40 peserta. Hasil diskusi ini menjadi resume bagi pemuda Muhammadiyah kota Ambon untuk merekomendasikan poin-poin urgent kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Ambon untuk bisa di tindaklanjuti dan dikawal bersama.
Adapun poin-poin Rekomendasi yang kami sampaikan di antarannya:
1. Peran-peran DPRD Kota Ambon mengenai pengawasan tidak boleh kendor di masa Covid-19,
2. DPRD harus lebih ekstra mengawal Program Bantuan dan pendaanaan penanganan masa dan pasca covid-19 agar tidak ada ruang penyalahgunaan keuangan korupsi
3. Meminta Pemerintah kota Ambon dan DPRD Kota Ambon untuk melibatkan unsur Pemuda, diantaranya Pemuda Muhammadiyah Ambon, KNPI Ambon dan OKP Cipayung dalam bersinergi dan sinkronisasi Program Penanggulangan Covid-19 secara bersama.
4. Meminta segera dilakukan tranparansi data dan sinkronisasi data orang miskin, miskin baru dan orang mampu baru di DTKS Kemensos maupun Pemkot.
5. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, data-data harus ini diumumkan di Public, melalui media atapun ditempelkan disetiap Desa/Kelurahan, RT/RW agar bisa di akses oleh semua orang.
6. Mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.
7. Pemuda Muhammadiyah bersama KNPI Kota Ambon mendorong Para Pimpinan OKP/ Ormas untuk mengambil peran dalam perang terhadap Covid-19 tersebut.
8. Mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat.
9. Meminta pemkot memperketat mekanisme penanganan wilayah pintu masuk di kota Ambon. Mengisolasi para pendatang yang masuk ke Ambon, baik yang ber-KTP Ambon maupun tidak, dengan memanfaatkan balai-balai pelatihan atau sekolah dan fasilitas umum lainnya.
10. Pemuda Muhammadiyah bersama OKP lainya Mendukung kebijakan Pemerintah Kota Ambon atas berlakunya PSBB, akan tetapi harus juga ada kesiapan infastruktur yang memadai dan logistic yang terpenuhi kepada masyarakat.
11. Meminta pemerintah kota ambon memperhatikan tenaga medis kesehatan yang 24 jam bertugas melayani warga, atas kenaikan inisiatif tenaga medis.
11 poin rekomendasi yang ditanda tangani pimpinan daerah Pemuda Muhamadiyah, Ismail Borut sebagai ketua dan Tamrin Efruan selaku sekretaris ini disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Ny Elly Toisuta disela pertemuan yang berlangsung diruang kerjanya, Jumat (08/05/2020). (SM)