SABUROmedia, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mau tekan impor produk alat kesehatan (alkes). Hal itu dilakukan karena tingginya impor alat kesehatan bisa menjadi peluang bagi mafia-mafia yang memanfaatkan momen tersebut.

Menanggapi itu, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengapresiasi niat tersebut. Terlebih sudah banyak putra-putri bangsa yang dinilai bisa memproduksi alat kesehatan untuk kebutuhan dalam negeri.

“Harapan saya harus segera diimplementasikan karena ini sejalan dengan Raker Komisi 7 bersama Menristek dan Beberapa Kepala LPNK seperti BPPT, Lembaga Eijkman, LIPI, Batan yang isinya para ilmuwan-ilmuwan asli putra-putra terbaik bangsa.”

“Berdasarkan pemaparan Menristek Pak Bambang dan Kepala BPPT mereka semua sudah bisa dan memiliki prototipe alat-alat Test Kit seperti Rapid Test, PCR, Ventilator, dan beberapa alat penunjang lainnya,” kata Maman, Jumat (17/4/2020).

Masalahnya, kata Maman, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mau atau tidak membeli produk alat kesehatan hasil produksi lokal tersebut karena anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk membeli kebutuhan kesehatan ada di sana.

“Yang jadi masalah sekarang adalah Kementerian Kesehatan mau atau tidak membeli produk alat-alat kesehatan hasil ciptaan anak bangsa tersebut?” kata dia.

“Saya melihat Kemenkes seperti enggan untuk membelinya karena yang punya anggaran sebesar Rp 70 triliun adalah Kemenkes, mau dikemanakan anggaran itu? Mau dikasihkan untuk membeli produk-produk asing?” sambungnya.

Padahal jika Kemenkes mau, bukan tidak mungkin impor alat kesehatan bisa ditekan dengan meluluskan izin sertifikasi pada produk alat kesehatan lokal. Soal kualitas, Maman bilang, belum tentu juga produk alat kesehatan yang diimpor memiliki kualitas bagus dan sudah lulus sertifikasi.

“Berdasarkan Rapat kami dengan Menristek katanya terkendala oleh sertifikasi, saya melihat indikasi Kemenkes menggunakan alasan sertifikasi untuk menolak membeli Produk BPPT.”

“Sungguh ironis uang-uang kita, lembaganya punya kita, produknya kita punya, lembaga sertifikasinya punya kita, masak iya sih kita justru tidak bisa dengan segera mengeluarkan izin sertifikasinya? Memangnya ada jaminan juga alat-alat dari luar yang beredar itu juga sudah lulus sertifikasi dan bagus kualitasnya?” urainya.

Maman berharap dengan adanya pandemi Corona ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menggunakan produk buatan sendiri.

“Saya pada Raker kemarin mendorong untuk dilakukan rapat lintas komisi yaitu Komisi 9 (bidang kesehatan), Komisi 6 (Bumn) dan Komisi 7 (Kemenristek) yang mengundang menteri terkait yaitu Menristek, Menkes dan MenBUMN agar segera melakukan sebuah langkah kebijakan agar bisa di tengah wabah ini mau memanfaatkan produk para peneliti bangsa hasil ciptaan BPPT,” ujarnya. (detik)