SABUROmedia, Ambon – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, DR (Cand) Andi Munaswir., S.Farm., M.Si. ,Apt, menyoroti kinerja Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atas insiden LPMP Maluku yang cukup menyita perhatian publik.

Hal ini disampaikan Andi menyikapi beberapa hal, terkait kesiapan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku dalam Rapat Terbatas Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, Senin (06/04/2020).

Dalam rapat itu Andi mengawali pembicaraannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang terhadap virus corona ini. Hal yang sama juga disampaikannya kepada aparat TNI/ Polri yang telah maksimal bekerja dilapangan, khususnya dalam menjaga akses – akses pintu masuk dan turut serta melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Andi Munaswir, yang juga anggota Komisi IV DPRD Maluku ini, mengharapkan kejadian jebolnya LPMP Maluku beberapa waktu yang lalu, bahkan viral secara nasional, agar menjadi koreksi dan evaluasi Pemerintah Daerah, agar tidak terulang kembali. Karena ini menunjukan ketidaksiapan kita menghadapi virus Corona ini. Dia berharap, Pemerintah Provinsi Maluku perlu mengevaluasi program karantina, ditempat – tempat karantina ini perlu diperhatikan ketersediaan makan dan minuman, sanitasi ruang dan pakaian yang higienis, SDM Medis yang terus berjaga dan memonitor perkembangannya, mengecek setiap waktu, bukan menunggu ada gejala baru kita perhatikan. “ Namanya ODP (Orang Dalam Pantauan), ya harus dimonitor terus, serta dilokasi karantina juga harus didukung aparat keamanan juga, tegasnya “.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan juga harus sudah menyiapkan skema Buffer Stok (cadangan) APD maupun kebutuhan obat – obat dasar terkait penangan Covid-19, mengingat akan terjadi kelangkaan beberapa waktu kedepan. “ Kita menghimbau masyarakat agar menggunakan Masker, lah kalau maskernya susah bahkan tidak ada di Pasaran, mau belinya dimana, ucapnya “. Andi Munaswir yang juga Ketua DPC Granat Kab Maluku Tengah ini juga menyoroti terkait  berapa sebenarnya angka anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, dan bentuk kegiatannya apa terkait Covid19 ini ? Karena kita dengarkan nilainya besar, sekitar 405,1 Triliun. Hal yang sama juga kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku, karena Bapak Gubernur Maluku juga telah menyampaikan ke public terkait anggaran 100M. Hal ini semua, harus dijelaskan kepada masyarakat kita, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, tentunya maksimalnya anggaran digunakan untuk stakeholder terkait dalam menangani covid-19 ini lebih maksimal.

Dari sisi Tim Medis, ada aspirasi yang disampaikan dari tenaga kesehatan RSUD Haulussy yaitu, uang jasa mereka yang bekerja di Rumah Sakit belum dibayarkan BPJS Kesehatan dari September 2019 hingga saat ini, juga Tunjangan Kinerja Daerah, sejak Desember 2019 sampai saat ini juga belum dibayar, sementara OPD lain sudah dibayarkan. Hal ini harus didorong untuk segera diselesaikan, karena saat ini merekalah yang garda terdepan. Kalau kita memperhatikan daerah – daerah lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada para tenaga medisnya dalam perang melawan covid-19 ini, kita berharap di Maluku disediakan angkutan transportasi dari RS ke rumah mereka. Karena sejak covid-19 ini merebak, banyak tukang ojek enggan untuk melayani Tim Medis, untuk itu kiranya Pemda dapat mengatur Bus Pariwisata, BKKBN atau DAMRI untuk membantu tenaga medis yang sementara bertugas saat ini. Hal ini sangat perlu kita perhatikan, kalau belajar dari kasus temuan di Saparua, tenaga medislah yang sangat rentan dan beresiko tertular, dari 3 yang positif, 2 adalah tenaga medis..

Dalam kesempatan ini, dia juga berharap agar insentif yang dijanjikan Pemerintah bagi tenaga kesehatan, yang berkisar mulai dari 5 – 15 juta, kita mendorong untuk segera pencairan. Dan kita mendorong agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku ini lebih massif, dengan memberdayakan potensi Pemuda, Desa bahkan RT/ RW jikia populasinya sangat besar dikompleks tersebut, hal ini agar masyarakat dapat terlibat aktif memonitor dan melaporkan, bila perlu evakuasi untuk karantina berjalan maksimal nantinya. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *