SABUROmedia, Ambon – Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa dinilai gagal memenuhi kebutuhan warga menghadirkan transportasi laut, paska KM Tanjung Kabat yang menjadi moda transportasi laut yang dikelolah oleh PT Bupolo Gidin tak jelas jadwal operasinya.

Selain itu Pemda Bursel juga dinilai tidak serius dalam menangani transportasi laut yang dibawah naungan PT Bupolo Giding.

Hal ini disampaikan Komunitas Pencera Pemuda Maluku (KPPM) saat menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD provinsi Maluku terkait membahas masalah transportasi laut ferry Buru Selatan di Gedung DPRD, Karpan Kota Ambon, Kamis (20/02/2020).

Dalam pertemuan itu KPPM menyampaikan kepada DPRD Maluku untuk mendesak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku agar menyurati Kepala Daerah Buru selatan yakni Bupati terkait Masalah transportasi laut di Buru Selatan.

Dalam tuntutannya juga KPPM Mendesak Pemda Bursel mencopot Direktur PT Bupolo Giding karena tidak bertanggung jawab terhadap jalannya KM Tanjung Kabat Yang beroperasi di Buru Selatan.

Kepada DPRD dalam pertemuan itu KPPM juga meminta untuk menyediakan transportasi laut untuk mengisi kekosongan kapal yang beroperasi di Bursel dikarenakan belum ada kepastian jadwal KM Tanjung Kabat.

Kepada Saburomedia.com Koordinator KPPM, Fahmi Fatsey dalam kesempatan menggelar pertemuan dengan Sekda Maluku mengatakan jika Bupati Bursel dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah transportasi laut, menurut Fatsey ini merupakan hal kecil namun hingga 10 tahun masa periodisasinya Bupati belum juga menjawab keluhan dan harapan masyarakat Bursel.

Fatsey mengancam akan menyurati lintas OKP bila sejumlah tuntutan yang disampaikan lewat lembaga resmi itu tidak ditindak lanjuti berupa segera menghadirkan transportasi laut di Bursel. (SM)