SABUROmedia, Ambon – Puluhan masa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor gubernur Maluku  di kota Ambon, Jumat (07/02/2020).

Aksi demo dalam rangka evaluasi kerja Pemerintah Provinsi Maluku itu diawali dengan menggelar orasi dipelataran gong perdamaian dunia tepat dipusat kota Ambon. Dalam aksinya para demonstran menilai keinerja Gubernur Maluku, Murad Ismail belum mampu mengimplementasikan janji politiknya pada tahun 2018 lalu.

” Dengan kondisi Maluku yang terisolasi pada beberapa aspek,  baik aspek kesehatan, Pendidikan dan pelayanan publik lainnya, Pemerintah diminta tegas dan mengedepankan program yang pernah dijanjikan dalam kampanye politiknya, ” teriak para pendemo dalam orasinya.

Para pendemo juga mengkritisi system pendidikan di Maluku yang dinilai dalam kondisi darurat, kiranya Pemerintah Provinsi Maluku harus segera mampu menyelesaikannya dengan berdasarkan situasi kondisi Maluku yang secara geografis berbasis kepulauan.

” Gubernur pernah berjanji dalam visi misinya untuk menerapkan konsep pendidikan yang berbasis gugus pulau, tetapi sampai saat ini Pendidikan berbasis gugus pulau belum juga terealisasi secara baik dan menyeluruh.” Tutur pendemo.

Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Burhanuddin Rumbouw yang juga ikut dal aksi itu kepada Saburomedia.com mengatakan bahwa Maluku yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan meriah, tetapi keterisolasian masyarakat Maluku baik dari aspek kesehatan masih dijumpai masalah stanting dan gizi buruk serta aspek lainnya yang menjadikan Maluku tidak bisa mampu mengevaluasi dan mengimplementasikan kinerjanya. Maluku juga memiliki permasalahan gizi buruk di Seram Bagian timur, masalah hutan adat di kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten-kabupaten lainya yang ada di 11 Kabupaten kota Provinsi Maluku. 

“Kiranya dengan Aksi Evaluasi 100 Hari Kerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku bersama seluruh stekholder pemerintahan yang menjadi mitra kerja dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dapat terus berkoordinasi dan transparan dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan.” Tutupnya

Kami juga menilai, kondisi perikanan dan kelautan masih jauh dari ketertinggalan sehingga ini sangat penting untuk gubernur Maluku selangku pemangku kebijakan tertinggi di Maluku harus menyesuaikannya demi kepentingan perekonomian Maluku.

” Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat maluku, tetapi sampai saat ini pelayanan berkualitas yang dimaksud hanya bisa dijadikan janji politik pada saat itu.” (Aswin)