SABUROmedia, Ambon – Prosesi Pelantikan Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku yang berlangsung di gedung Ashari Al fatah Ambon, Senin (03/02/2020) itu diwarnai kericuhan.

Pantauan reporter Saburomedia.com, Kisman Aurity yang berada di arena pelantikan melaporkan, Terjadinya kekacauan itu, berasal dari oknum  kelompok kader IMM yang menerobos masuk untuk membuat keributan. Aksi ricuh pun berlangsung saat  proses pembacaan nama pengurus yang mau dilantik oleh salah satu fungsionaris DPP IMM.

Oknum yang membuat kegaduhan itu mengaku tidak terima dengan proses pelantikan yang terjadi, mereka menilai proses jalannya Musda Maluku beberapa waktu lalu cacat prosedural.

Aksi bakuhantam antar kedua kubu yang pro dan kontra pun terjadi. Kedua kubu saling lempar kursi, atas kejadian itu bahkan  meja tamu undangan yang ada pun rusak dan kacanya pecah. Satu orang yang diketahui bernama  Ardi Labakawa mengalami luka ringan karena terkena pukulan, Labakawa juga adalah fungsionaris IMM Komisaris Darusalam Ambon.

Menanggapi masalah ini, Ketua DPP IMM, Najih Prasetiyo mengatakan, Soal aksi ricuh  ini sebagai sesama teman-teman aktifis, saya tetep memandang itu sebagai hal yang lumrah dan hal yang biasa, tidak menjadi sesuatu yang wau dalam perkara. Baik di tingkat komisyariat, tingkat cabang maupun di tingkat DPD.

” Ini merupakan hal yang biasa, tetapi tidak serta merta dibiasakan, tetapi kita maknai dengan hal yang menjadi dewasa. Perdebatan proses pergantian kepemimpinan juga hal yang biasa. Ada hal yang tidak diterima juga hal yang biasa, ada juga yang sesuai dengan keinginan kita, itu biasa, tindakan-tidakan yang kemudian tidak diinginkan, tentu itu tidak perlu kita biasakan, “ujarnya.

Disinggung soal Alasan terjadi caos, Ia mengatakan, didalam anlisa teman-teman DPD kita tidak mengenal hal yang kemudian bisa mengatakan bahwa proses musyawarah itu diblok.

” Kalau musyawarah diulang kembali, brarti proses itu diblok. Proses musyawarah ini semestinya dicarikan titik dimana letak masalahnya, itu saja. Ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dalam proses penetapan SK dan Rapat di teman-teman DPP, “ujar Prasetiyo. (Kis)