SABUROmedia, Piru: Gizi buruk yang melanda dua bocah di Dusun Ulisadar Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) provinsi Maluku mengindikasikan kurangnya perhatian soal kesehatan bagi para pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif di daerah bertajuk Saka Mese Nusa itu.

Kasus gizi buruk yang menyerang dua balita di Waesala adalah bentuk ketimpangan sosial ditengah-tengah kehidupan prestisius para elit Pemerintahan maupun para anggota DPRD yang semestinya hadir menjamah masyrakatnya.

DPRD yang diharapkan menjadi wadah menampung keluhan masyarakat belum sepenuhnya hadir menjangkau masyarakat kecil di dapilnya. Fungsi reses yang menampung beragam aspirasi warga seolah hanya sekedar pertemuan terbatas dengan warga yang dirangkai dengan acara ceremonial belakang.

Belum berselang lama masa reses DPRD itu digelar, disayangkan kasus Balita terserang penyakit gizi buruk di Waesala sama sekali luput dari jangkauan enam keterwakilan masyarakat di wilayah itu. Hal ini mengisahkan pertanyaan publik apa yang sebenarnya dilakukan para anggota dewan dalam kunjungan kerja di Dapilnya, mestinya selain menampung aspirasi DPRD seharusnya juga memastikan kondisi masyarakatnya, terutama dalam hal kesehatan bagi masyarakat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan.  

Peristiwa gizi buruk yang dialami oleh dua bocah di Waesala membuktikan bahwa Program pemerintah Daerah SBB dalam pemenuhan hak-hak masyarakat belum menyentuh sampai pada masyarakat lapisan kebawah.

“ Pembahasan anggaran APBD yang dilakukan Pemerintah Daerah SBB dan DPRD SBB belum berpihak kepada rakyat miskin, “ demikian disampaikan tokoh muda SBB, Sumiadin, SH saat berbincang dengan Saburomedia.com di Ambon, Senin (30/12/2019)

Menurutnya, Pembahasan anggaran APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD SBB adalah sebagai sebuah proses politik untuk mengimplementasikan seluruh program-program pemerintah daerah yang diperoleh dari kegiatan Musrembang termasuk juga kegiatan reses para anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat disetiap masing-masing dapil.

“ Olehnya itu, mari bersama-sama kita mendorong Pemerintah Daerah SBB dan DPRD SBB untuk membuka telinga lebar-lebar agar lebih pekah mendengar segala keluhan sekaligus membuka mata hati seluas-luasnya untuk bisa lebih mengerti apa yang sedang terjadi disekitar kita, “ ajaknya. (SM-1)